Angka Kemiskinan Sulteng tidak Berbading Lurus Dengan Pertumbuhan Ekonomi
Madika, Palu – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulteng menggelar Rapat lanjutan Badan Anggaran (BANGGAR) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Sulteng untuk membahas Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Tahun 2023, Senin (21/08/2023) di Ruang Sidang Utama.
Rapat yang dimpin langsung Ketua DPRD Provinsi Sulteng, Dr. Hj. Nilam Sari Lawira didampingi Wakil Ketua III DPRD Provinsi Sulteng, H. Muharram Nurdin, serta anggota Banggar DPRD Provinsi Sulteng.
Ketua TAPD Provinsi Sulteng, Dra. Novalina, MM, beserta jajaran OPD yang tergabung dalam TAPD Provinsi Sulteng, turut hadir dalam acara tersebut.
Dalam pembukaan rapat, Ketua DPRD Provinsi Sulteng memberi kesempatan kepada Ketua TAPD Provinsi Sulteng untuk menjelaskan Rancangan KUPA dan PPAS-P Tahun Anggaran 2023.
Setelah mendengarkan paparan dari TAPD Provinsi Sulteng, Anggota Banggar DPRD Provinsi Sulteng, Sonny Tandra, ST, mengungkapkan data menunjukkan tingginya garis kemiskinan di Sulteng, yang menempati posisi kedua setelah Provinsi Gorontalo di wilayah Sulawesi.
Meskipun pertumbuhan ekonomi Sulteng berada di peringkat kedua di antara provinsi-provinsi Indonesia, tingkat kemiskinan yang tinggi perlu ditangani dengan memastikan penggunaan APBD tepat sasaran dan memberikan manfaat kepada masyarakat untuk mengurangi kemiskinan di Sulteng.
Penulis : Redaksi
Tinggalkan Balasan