Madika, Palu – Sekretariat Provinsi (), menggelar Sosialisasi Mekanisme Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) Tahun 2025, bertujuan menyamakan presepsi di antara para stakeholder, Kamis (23/11/2023).

Sosialisasi dibuka Asisten I Pemerintah Provinsi , Dr. Fachruddin Yambas, dengan menghadirkan narasumber Koordinator dan Supervisi KPK RI Divisi Wilayah , Basuki Haryono, serta perwakilan dari Ditjen Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri RI, Drs. Rooy Jhon Erasmus Salamony.

Dalam sambutannya, Wakil Ketua I Sulteng, HM , menekankan pentingnya sosialisasi mekanisme penyusunan Pokir untuk menyamakan presepsi dan mencegah terjadinya ketidaksesuaian yang dapat merugikan masyarakat.

“Sosialisasi ini sangat penting sekali untuk menyamakan presepsi agar berlangsung efektif dan mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan bersama,” ujar HM .

BACA JUGA  DPRD Sulteng Tutup Masa Sidang Pertama Tahun 2024 dengan 27 Produk Dewan

Selama sosialisasi berlangsung, sejumlah anggota mengajukan pertanyaan terkait ketidaksesuaian dan ketidakrealisasian usulan masyarakat pada saat reses.

Salah satu anggota DPRD Sulteng, ST, menyampaikan contoh konkret, “Misalnya, warga butuh jalan pangan, tapi ini kok sulit terealisasi karena beberapa alasan.”

Menanggapi pertanyaan tersebut, Basuki Haryono dari KPK RI menjelaskan bahwa Kamus Pokir dibuat untuk mengklasifikasi usulan masyarakat atau lembaga dalam aplikasi SIPD, agar tidak terjadi tumpang tindih program di satu OPD.

Sementara Drs. Rooy Jhon Erasmus Salamony dari Ditjen Keuangan Daerah menegaskan bahwa setiap pembangunan selalu mengacu pada hasil RKPD dan Musrembang.

BACA JUGA  Regulasi Ekspor Jadi Kendala, DPRD Sulteng Dorong Kebijakan Pro Petani Kelapa

“Pembangunan jalan pangan atau pertanian di desa hampir diajukan oleh semua anggota dewan. Oleh karena itu, usulan-usulan tersebut dimasukkan dalam SIPD untuk menghindari penganggaran yang sama,” jelasnya.

Usai kegiatan tersebut, Wakil Ketua I DPRD Sulteng, HM Arus Abdul Karim, menyampaikan harapannya agar pihak eksekutif menindaklanjuti sosialisasi tersebut dalam bentuk rapat kerja bersama antara DPRD dan eksekutif.

“Harus ditindaklanjuti dalam bentuk rapat kerja bersama agar makin jelas dan lebih terarah,” tandasnya.

Turut hadir dalam kegiatan Sekretaris Provinsi Dra. Novalina M.Si, serta sejumlah pejabat dan anggota DPRD Sulteng lainnya.

Sekretaris Provinsi Sulteng, Dra. Novalina, merespons positif langkah tersebut dan menyebutnya sebagai kemajuan yang baik.

BACA JUGA  Cegah Krisis Pangan, Lumbung dan Gudang Pangan akan Dibangun di Sigi

Penulis : Sobirin