Madika, Palu – Wakil Ketua III DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, H. Muharram Nurdin, bersama Ketua Komisi II DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Yus Mangun, menerima kunjungan kerja dari pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Poso.

Kunjungan ini dilakukan dalam rangka koordinasi dengan DPRD Provinsi Sulawesi Tengah terkait program kerja Alat Kelengkapan Dewan (AKD) tahun 2024, sebagai masukan untuk penyusunan jadwal agenda tahun 2024 pada masa persidangan ketiga DPRD Kabupaten Poso.

Pertemuan tersebut berlangsung di Ruang Vib.A Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Tengah pada Jumat (08/03/2024).

Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Poso yang hadir dalam kunjungan tersebut antara lain Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Poso Romy S. Alimin, Jemmy Tobanta, Erwin Budiman, Martosan Arman O. Sabintoe, Dr. Yenny F. Tampai, Soeharto Kandar, Hidayat Bugasawa, dan Rofiqoh Is Machmoed.

BACA JUGA  Dorong Peningkatan Kualitas Pendidikan Lokal, Pansus III Mulai Kaji Raperda Kerjasama Daerah dan Pendidikan

Sekretaris DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Siti Rahmi Amir Singi, juga turut hadir dalam pertemuan tersebut.

Romy S. Alimin, Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Poso, menyampaikan maksud dan tujuan kunjungan koordinasi tersebut adalah untuk meminta masukan dan saran dari DPRD Provinsi Sulawesi Tengah terkait program kerja AKD tahun 2024.

Hasil dari kunjungan kerja ini akan menjadi bahan masukan dalam penyusunan jadwal agenda tahun 2024 masa persidangan ketiga DPRD Kabupaten Poso. Selain itu, Romy S. Alimin juga menanyakan arah kebijakan pokok pikiran DPRD tahun 2025.

Menanggapi hal tersebut, H. Muharram Nurdin menyatakan bahwa AKD harus mampu memenuhi segala kebutuhan kedewanan.

BACA JUGA  Sri Atun Sudah Salurkan 14 Unit Ambulance

Anggota DPRD yang ditunjuk sebagai Ketua AKD harus bertanggung jawab terhadap amanah yang diberikan, terutama dalam bidangnya, agar AKD tersebut dapat berjalan sesuai dengan marwahnya.

Sementara itu, Yus Mangun, Ketua Komisi II DPRD Provinsi Sulawesi Tengah yang juga Ketua Pansus Pokir DPRD, mengungkapkan bahwa arah kebijakan pokok pikiran DPRD tahun 2025 masih dalam proses penggodokan bersama Tim TAPD Provinsi Sulawesi Tengah. Arah kebijakan tersebut akan sedikit berbeda dengan tahun sebelumnya.