Ketua DPRD Sulteng Hadiri Pembukaan Forum Perangkat Daerah dan Rakortekrenbang Tahun 2024
Madika, Palu – Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Dr. Hj. Nilam Sari Lawira, hadir dalam pembukaan Forum Perangkat Daerah dan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Daerah (Rakortekrenbang) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024, Senin (18/3/2024).
Acara tersebut juga dihadiri oleh sejumlah pejabat, termasuk Gubernur Sulawesi Tengah yang diwakili oleh Asisten III Bidang Administrasi Umum Pemda Sulawesi Tengah, M. Sadly Lesnusa, S. Sos, M. Si. Direktur Regional II Kementerian PPN/BAPPENAS RI turut hadir melalui video conference, begitu juga Tim KORSUPGAH KPK RI.
Turut hadir pula Sekretaris DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Siti Rahmi Amir Singi, S. Sos, M. Si, serta para Staf Ahli dan Kepala Perangkat Daerah Lingkup Pemda Sulawesi Tengah, Tim Asistensi Pemda Sulawesi Tengah, Kepala Bappeda, dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Tengah, serta undangan lainnya.
Dalam sambutannya, Nilam Sari, mengungkapkan bahwa provinsi ini akan segera berusia 60 tahun pada bulan April 2024.
Dia juga menyampaikan bahwa pembangunan di provinsi ini telah mengalami kemajuan pesat dalam satu dekade terakhir, meskipun sempat terhenti oleh serangkaian bencana, termasuk gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi pada 28 September 2018, serta pandemi COVID-19 pada awal tahun 2020.
“Dampak dari bencana tersebut cukup signifikan, terutama terhadap pertumbuhan ekonomi, yang mengalami penurunan hingga mencapai 48,52%.” Ungkap Nilam.
Nilam Sari juga menyampaikan, di tahun 2023, terdapat tiga indikator kinerja pembangunan yang berhasil melampaui target RPJMD Tahun 2021-2026.
Indikator tersebut meliputi Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 11,91% (target 6,56%), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 71,66 poin (target 69,87 poin), dan Nilai Tukar Petani (NTP) sebesar 106,33 poin (target 103,58 poin).
Namun, ada enam indikator ekonomi makro lainnya yang tidak tercapai sesuai target dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026.
“Indikator tersebut meliputi Tingkat Inflasi (2,97% di atas target 1,91%), Persentase Penduduk Miskin (12,41% di atas target 10,84%), Tingkat Pengangguran Terbuka (2,95% di atas target 2,84%), Distribusi Pendapatan (Koefisien Gini 0,304 di atas target 0,22), Nilai Tukar Nelayan (94,70 poin di bawah target 109,20 poin), dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (69,85% di bawah target 73,87%).” Urainya.
Periode RPJMD Keempat Tahun 2021-2016 menunjukkan capaian dan proyeksi indikator kinerja pembangunan provinsi Sulawesi Tengah, serta indikator kinerja Visi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2024.
Selama periode 2021-2023, IPM Sulawesi Tengah meningkat dari kategori sedang menjadi “tinggi”, naik dari 69,79 poin pada 2021 menjadi 70,28 poin pada 2022, dengan peningkatan sebesar 0,7%.
Capaian tersebut melampaui target IPM dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026, yaitu 69,68 poin pada 2021 dan 69,64 poin pada 2022. Namun, angka kemiskinan di provinsi ini masih di atas target, yakni 12,41% pada 2023.
Menurutnya masih ada sejumlah tantangan yang perlu dihadapi dalam pembangunan Sulawesi Tengah, termasuk masalah inflasi, kemiskinan, pengangguran, distribusi pendapatan, nilai tukar nelayan, dan partisipasi angkatan kerja.
“Upaya perbaikan dan peningkatan kinerja pembangunan menjadi hal yang krusial bagi provinsi ini dalam mencapai tujuan pembangunan yang lebih baik di masa depan.” Pungkasnya.
Tinggalkan Balasan