Madika, Palu – Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Muharram Nurdin menegaskan menolak yang digagas Menteri Perdangangan. Rencana itu sangat melukai hati petani Indonesia, karena itu sudah menjadi kewajiban menolak rencana tersebut.

Selain merusak semangat untuk berdaulat dibidang pangan, kebijakan juga nyata-nyata bertentangan dengan semangan kemandirian pangan.

“Tidak ada alasan pembenar yang dapat menjadi alas pemerintah untuk melakukan . Hampir semua daerah di Indonesia menyatakan cukup ketersedian beras untuk menghadapi bulan puasa. Bahkan untuk sampai Desember cadangan beras cukup tersedia. Satu-satunya alasan untuk memaksakan kebijakan inpor beras adalah untuk memenuhi hastrat para pemodal dan cukong,” tegas Muharram dalam rilisnya yang diterima madika.id Selasa, 23 Maret 2021.

Lanjut Ketua Perjuangan Sulawesi Tengah ini, sangat beralasan jika menolak rencana untuk melakukan impor beras. Kebijakan impor beras secara nyata bertentangan dengan semangat presiden Joko Widodo untuk membangun infrastruktur pertanian seperti penyedian persawahan dan pembangunan .

BACA JUGA  Ketua Komisi IV DPRD Sulawesi Tengah Hadiri Wisuda Sekolah Sukma Bangsa

“Sebaiknya pemerintah melakukan secara massif tentang penanaman bahan makanan selain beras yang bisa dikonsumsi dalam waktu yang cepat seperti jagung dan umbi-umbian. Kegiatan yang sama telah dilakukan oleh Megawati Soekarnoputri Ketua Umum Perjuangan dengan gerakan tanam apa yang bisa dimakan,” tandasnya.(win)