Madika, Palu – Wakil Ketua Provinsi , Muharram Nurdin menegaskan menolak impor beras yang digagas Menteri Perdangangan. Rencana itu sangat melukai hati petani Indonesia, karena itu sudah menjadi kewajiban menolak rencana tersebut.

Selain merusak semangat untuk berdaulat dibidang , kebijakan impor beras juga nyata-nyata bertentangan dengan semangan kemandirian .

“Tidak ada alasan pembenar yang dapat menjadi alas pemerintah untuk melakukan impor beras. Hampir semua daerah di Indonesia menyatakan cukup ketersedian beras untuk menghadapi bulan puasa. Bahkan untuk sampai Desember cadangan beras cukup tersedia. Satu-satunya alasan untuk memaksakan kebijakan inpor beras adalah untuk memenuhi hastrat para pemodal dan cukong,” tegas Muharram dalam rilisnya yang diterima madika.id Selasa, 23 Maret 2021.

Lanjut Ketua ini, sangat beralasan jika menolak rencana menteri perdagangan untuk melakukan impor beras. Kebijakan impor beras secara nyata bertentangan dengan semangat presiden untuk membangun infrastruktur pertanian seperti penyedian persawahan dan pembangunan irigasi.

BACA JUGA  Ranperda Perlindungan Masyarakat dan Pembangunan Industri Disetujui DPRD Palu

“Sebaiknya pemerintah melakukan secara massif tentang penanaman bahan makanan selain beras yang bisa dikonsumsi dalam waktu yang cepat seperti jagung dan umbi-umbian. Kegiatan yang sama telah dilakukan oleh Megawati Soekarnoputri Ketua Umum dengan gerakan tanam apa yang bisa dimakan,” tandasnya.(win)