, Palu- Gubernur Rusdi Mastura sudah mengeluarkan kriteria calon kepala dinas (kadis) yang akan ditunjuknya dalam mebantu menjalankan roda pemerintahan, khususnya dalam memaksimalkan sektor pertambangan dalam menopang Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Saat memimpin rapat koordinasi bersama pejabat eselon II, III dan IV beberapa waktu lalu, Rusdi Mastura menyampaikan membutuhkan Kadis yang , terutama dalam memaksimalkan PAD sektor pertambangan, karena selama ini pertambangan belum menjadi sumber pendapatan utama Sulawesi Tengah.

Keinginan gubernur tersebut diapresiasi Ketua Komisi III Sulawesi Tengah, . Apalagi gubernur sudah melirik pertambangan menjadi sumber PAD utama bagi Sulawesi Tengah. Namun, jika hanya bermodalkan , tidak cukup menjadi kepala dinas, apalagi itu untuk mengejar PAD, tetapi juga dibutuhkan kepala dinas yang inovatif.

BACA JUGA  Pansus II Konsultasikan Raperda Perlindungan Anak Sulteng

“Saya kira tidak cukup kalau hanya , tapi juga harus inovatif. Kadis harus mampu membaca semua peluang , sekalipun itu terselip dalam aturan perundang-undangan,” ujar .

Dia mencontohkan, setiap perusahaan pertambangan yang masuk di Sulawesi Tengah, sedari awal Kadis sudah harus memastikan perusahaan daerah terlibat dalam aktifitas pertambangannya nanti, meskipun itu baru pengurusan Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Politisi ini juga menyampaikan, kepala dinas harus mampu membuat terobosan dalam membatasi luas lahan area pertambangan kepada perusahaan.

“Saya belum lama ini melakukan perjalanan ke Sulawesi Tenggara (Sultra), rata-rata perusahaan disana mendapatkan luas lahan sekitar 2.000 hektar, tapi ada satu perusahaan hanya mendapatkan 198 hektar, setelah saya konfirmasi kepada pihak terkait, perusahaan dengan luas lahan 198 hektar itu dalam waktu lima tahun baru mengerjakan seluas 15 hektar. Jika 198 hektar saja dalam lima tahun baru 15 hektar, bagimana yang 2.000 hektar? berapa lama mereka bisa selesaikan sementara orang lain tidak bisa masuk dilahan tersebut,” cerita Sonny.

BACA JUGA  Langkah Tanggap Sekretariat DPRD Sulteng Entaskan Stunting dan Kemiskinan

Karena itu, kedepan kepala dinas mesti cakap dalam mengambil sikap soal besaran lahan yang akan menjadi area pertambangan sebuah perusahaan, berikan lahan sewajarnya saja agar tidak lahan-lahan tersebut tidak dimonopoli satu perusahaan saja, tetapi dapat dibagi dengan perusahaan lainnya.

Sonny berharap, gubernur kedepan benar-benar tepat dalam menempatkan personilnya agar potensi PAD dapat digarap dengan maksimal.(win)