Gelombang Migran Maroko Picu Krisis di Ceuta, Sedikitnya 9 Orang Tewas

Madika – Gelombang migran asal Maroko kembali memicu krisis di perbatasan Ceuta, wilayah enklave Spanyol di Afrika Utara.

Ribuan orang dilaporkan menyeberang secara massal ke wilayah Spanyol pada Kamis (30/7/2026), sehingga memaksa pemerintah mengerahkan tambahan aparat keamanan dan militer untuk mengendalikan situasi.

Peristiwa tersebut terjadi di kawasan perbatasan Ceuta–Maroko, terutama di Pantai Tarajal dan wilayah Fnideq, Maroko.

Para migran didominasi pria muda, namun juga terdapat perempuan dan anak-anak yang berupaya memasuki wilayah Spanyol.

Berdasarkan data otoritas setempat, sekitar 2.000 hingga 3.000 migran berhasil menyeberang dalam sehari. Mereka menggunakan berbagai cara, mulai dari berenang melintasi laut, memanfaatkan ban dalam sebagai alat bantu, hingga menerobos pagar pembatas darat.

Aparat keamanan Maroko sempat berupaya menghentikan arus migran dengan menembakkan meriam air. Namun, ribuan orang tetap berhasil mencapai wilayah Ceuta.

Krisis tersebut juga menelan korban jiwa. Otoritas lokal melaporkan sedikitnya sembilan orang meninggal dunia, sementara laporan lain menyebut 15 jenazah ditemukan di laut.

Merespons situasi tersebut, Pemerintah Spanyol mengirimkan 200 personel polisi khusus dan 60 tentara dari daratan untuk memperkuat pengamanan di Ceuta.

Perdana Menteri Spanyol, Pedro Sánchez, menegaskan pemerintah akan menjaga keamanan wilayah tersebut.

“Kami akan memastikan keamanan warga Ceuta. Militer dikerahkan untuk memulihkan ketertiban,” ujar Sánchez.

Ketua Asosiasi Garda Sipil Ceuta, Rachid Sbihi, menggambarkan kondisi di lapangan sebagai situasi yang sulit dikendalikan.

“Situasinya benar-benar kacau. Tidak mungkin memberikan angka pasti, tetapi ada ribuan migran yang menyeberang,” katanya.

Sementara itu, Wali Kota Ceuta, Juan Jesus Vivas, mendesak pemerintah pusat segera memperkuat pengamanan.

“Kami menuntut agar pasukan diperkuat dan tentara dikerahkan demi keselamatan warga,” ujarnya.

Serikat Polisi Spanyol (Jupol) menilai tekanan migrasi yang terjadi memiliki dimensi politik.

“Maroko menggunakan tekanan migrasi sebagai alat pemerasan politik dalam strategi perang hibrida,” demikian pernyataan Jupol.

Di sisi lain, salah seorang migran asal Maroko, Jadid Zacaria, mengaku tetap nekat menyeberang meski menghadapi berbagai risiko.

“Ini sangat sulit. Polisi mencoba menghentikan kami. Tetapi kemauan dan tekad kami memungkinkan kami untuk datang ke sini,” tuturnya.

Aktivis hak asasi manusia asal Maroko, Zakaria Zarroqui, menilai situasi saat ini memiliki kemiripan dengan krisis migran yang terjadi pada 2021.

“Situasi ini mirip dengan krisis 2021. Orang-orang masih berbondong-bondong ke Fnideq untuk menyeberang,” katanya.

Krisis migran kali ini terjadi setelah Mahkamah Agung Spanyol melarang deportasi migran yang ditangkap di laut. Putusan tersebut disebut menjadi salah satu faktor yang memicu meningkatnya upaya penyeberangan, meski pemerintah Spanyol dan Maroko telah menyepakati mekanisme repatriasi cepat bagi migran ilegal.

Ceuta yang berpenduduk sekitar 85.000 jiwa memiliki kapasitas penerimaan migran yang terbatas. Kondisi tersebut mendorong pemerintah daerah mendesak penetapan status darurat guna mempercepat penanganan krisis kemanusiaan dan keamanan di wilayah perbatasan tersebut.