, – Sekertaris Komisi B , Ratna Mayasari Agan mengaku, solusi tepat mengantisipasi kelangkaan 3 Kg yang sering terjadi, adalah menertibkan pemilik pangkal.

Diakuinya, jika hanya sekadar melakukan razia ke pengecer. Permasalah tersebut tidak akan pernah selesai. Sebab Neni sapaan akrabnya, menduga pangkalan adalah penyebab utama gas subsidi itu langkah.

“Setiap saya , persoalan gas ini tidak ada habisnya disampaikan masyarakat. Ada yang bilang, gas baru datang ke pangkalan. Tapi tiba-tiba sudah habis, kemana coba gas-gas itu. Jadi memang pemilik pangkal yang harus diteribkan.”katanya ditemui di kantor , Selasa (23/03/2021).

Penjualan gas tidak tepat sasaran juga diakui, sebagai kelalaian yang terabaikan oleh semua pihak. Bukti nyata dari hal itu adalah, banyaknya warung makan dengan omset di atas satu juta, justru menggunaka gas subsidi.

BACA JUGA  TPID Palu Jaga Stabilitas Harga Jelang Idul Adha di Pasar Manonda dan Swalayan

Ironisnya, para pedagang itu dengan mudah mendapatkan gas tersebut. Berbanding terbalik dengan masyarakat kurang mampu yang harus mengantri bahkan terpaksa membeli di atas harga eceran tertinggi ().

“Di tabung gas itu sudah jelas tertulis untuk orang miskin. Tapi faktanya banyak orang-orang dengan penghasilan di atas satu juta menggunaka gas tersebut.”lanjut Neni.

Olehnya, dalam waktu dekat. Komisi B selaku mitra dinas perindustrian dan perdagangan akan melakukan rapat dengar pendapat bersama semua pihak. Baik dari Hiswana migas, Pertamina dan pemilik pangkalan dengan tujuan mencari solusi terbaik mengantisipasi masalah yang berlarut-larut.

“Tunggu ketua Komisi pulang dari perjalanan dinas, baru kita agendakan. Dan saya minta ke masyarakat, kalau ada keluh kesah menyangkut masalah ini segera disampaikan. Pak Wali kan sudah buka layanan pengaduan, dan saya harap masalah menyangkut masyarakat segera ditindaklanjuti,”tuturnya.

BACA JUGA  Riset Megalit Tindak Lanjut Pencanangan

Dirinya juga meminta kepada satgas LPG dapat terus berjalan. Sebab, DPRD melalui komisi B telah menganggarkan biaya operasional bagi mereka sejak pertengahan tahun 2020.

Selain itu, jika penyebab kelangkaan gas subsidi itu karena kurangnya kuota masuk di , maka dirinya minta pertamina untuk menambahkan kuota.

“Satgas LPG harus bekerja, mereka kan sudah diberi anggaran. Seingat saya sejak pertengahan tahun kemarin, dianggaran APBD sudah kita masukan. Dan seandainya Kekurangan kuota menjadi salah satu penyebab, maka pemerintah harus cepat mencari solusinya.”pungkasnya.(Redaksi)