Madika, – Kepala Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan Provinsi Sulteng, Joko Pranowo, mengungkapkan pihaknya masih menuggu surat edaran (SE) terkait Tunjangan Hari Raya () 1443 H / 2022 M.

Dia mengatakan baru sekadar mendapat informasi terkait pembayaran bagi tenaga kerja (naker) yang harus dibayar perusahaan tanpa mencicil. Meski belum ada SE, Provinsi Sulteng disebut telah bersiap untuk kembali membuka posko aduan terkait pembayaran .

Diberitakan, Pemerintah pusat melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI tidak lagi mengizinkan perusahaan untuk mencicil THR. Pembayarannya harus dilakukan secara full.

“THR (2022) wajib, tidak ada lagi keringanan boleh dicicil,” kata Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Tenaga Kerja Kemnaker RI, Indah Anggoro Putri, seperti dikutip detik.com, Minggu 3 April 2022.

BACA JUGA  Pemprov Buka Layanan Tatap Muka Aduan THR

Diketahui, sudah dua tahun perusahaan diberi keringanan mencicil THR naker atas dasar terdampaknya usaha akibat . Namun tahun ini dipastikan tidak ada lagi keringanan tersebut. Surat Edaran (SE) (Menaker) yang mengatur pencairan THR 2022, kata Indah, akan dikeluarkan dalam waktu dekat. Saat ini masih sedang difinalkan.

“Surat Edaran Menaker minggu depan akan kita sebar,” tegasnya.

Dasar hukum pembayaran THR Keagamaan mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan Peraturan (Permenaker) Nomor 6 Tahun 2016 tentang THR Keagamaan bagi pekerja atau buruh di perusahaan. Dalam aturan itu, perusahaan diwajibkan memberi THR kepada para pekerja.

BACA JUGA  Gubernur Harap Bidan Kontribusi Turunkan Stunting

“THR wajib dibayarkan paling lama 7 hari sebelum hari raya keagamaan,” pungkas Indah. (*)