Madika, – Kepala Bidang Formasi, Pengadaan dan Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah (BKD) , H Syarifuddin, mengungkapkan keberadaan tenaga honorer sangat membantu beban kerja organisasi perangkat daerah.

“Tenaga honorer masih sangat kita butuhkan,” ungkapnya di , Jumat, (4/8/2023).

Syarifuddin menjelaskan banyak beban kerja yang ditangani honorer tidak terakomodir dalam porsi jabatan , baik PNS maupun (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja). Dengan kondisi tersebut sehingga tenaga honorer diberdayakan membantu .

“Jadi memang kerja mereka (honorer) yang tidak bisa ditangani oleh pegawai negeri, misalnya IT programer,” ujar Syarifuddin.

Syarifuddin menyebut ada 9.000 lebih honorer lingkup . Dari jumlah tersebut, terbanyak sebagai guru di SMA dan SMK se-Sulawesi Tengah. Kata dia, BKD masih menunggu kebijakan pemerintah pusat atas nasib para honorer. Sebab penghapusan honorer mulai November mendatang tinggal tiga bulan lagi.

BACA JUGA  Percepatan Pembangunan Ekonomi, Sulteng Usulkan Perpres ke Jokowi

Sebelumnya, Syarifuddin, mengungkapkan belum ada kejelasan pasti atas nasib para honorer, termasuk lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulteng.

“Sampai sekarang belum ada instruksi dari pusat. Kita harus dari pusat dahulu, menunggu apa kebijakannya. Jadi sampai sekarang belum ada,” ungkap Kepala Bidang Formasi, Pengadaan dan Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah (BKD) , H Syarifuddin, Kamis, 27 Juli 2023.

Kata Syarifuddin, dengan belum adanya instruksi dari pemerintah pusat sehingga Pemprov Sulteng tidak bisa mengambil keputusan.

BKD mencatat ada sekitar 9.000 lebih honorer di lingkungan Pemprov Sulawesi Tengah. Namun demikian, dari jumlah tersebut sebagian telah terserap melalui (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja). Hanya saja, belum ada angka pasti jumlah yang lolos dalam seleksi tersebut.

BACA JUGA  Pemprov Sulteng Terbaik Utama Pemenuhan Kebutuhan Guru

Penulis : Mikel