Madika, Palu – Komisi Pemilihan Umum () Kota Palu menyelenggarakan bimbingan teknis (bimtek) untuk mitigasi potensi pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur, wakil gubernur, serta wali kota dan tahun .

Acara ini berlangsung di Kecamatan pada Sabtu, 27 Juli .

Kegiatan ini dihadiri oleh 178 peserta yang terdiri dari ketua dan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara () se-Kota Palu.

Bimtek ini dimoderatori oleh anggota KPU Kota Palu, Iskandar Lembah dan Haris Lawisi, serta berlangsung dari pagi hingga sore hari.

Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kota Palu, Haris Lawisi, menjelaskan, kegiatan ini bertujuan untuk memastikan risiko pelanggaran dapat diminimalisir bahkan dihilangkan.

BACA JUGA  Hidayat-Andi Nur Tegaskan Tak Akan Persulit Masyarakat

“Kami ingin menambah pengetahuan badan adhoc mengenai potensi pelanggaran administrasi, pidana, kode etik, dan pelanggaran hukum lainnya,” ungkapnya.

Narasumber dari Kejaksaan Negeri, Inti Astutik, yang menjabat sebagai Kasi Pidum, menyampaikan materi mengenai kerawanan tindak pidana pemilihan.

Beberapa poin penting yang disampaikan termasuk politik uang, memberikan suara lebih dari satu kali, mengaku sebagai orang lain, melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, serta berbagai bentuk ilegal seperti di tempat ibadah dan hitam.

Romy S. Gafur, Kabag Ops Polresta Palu, turut menjadi narasumber dan memaparkan materi tentang Sasaran Operasi Mantap Praja Tinombala.

BACA JUGA  21 Hari Sebelum Dilantik, Caleg Terpilih Wajib Serahkan LHKPN

Ia menguraikan potensi gangguan yang mungkin terjadi selama Pilkada , seperti penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT), pendaftaran dan verifikasi pasangan calon, serta gangguan lainnya seperti penyebaran berita hoaks, warga yang tidak terdaftar, dan netralitas penyelenggara Pilkada.

Selain itu, Romy menjelaskan tentang ambang gangguan yang mencakup distribusi logistik, kampanye di luar jadwal, pemungutan suara, rekapitulasi, penetapan hasil suara, politik uang, unjuk rasa, pelantikan, serta gugatan kecurangan dalam penghitungan suara.

Ia juga menyinggung gangguan nyata yang meliputi penggelembungan daftar pemilih tambahan, sabotase, intimidasi terhadap penyelenggara, kampanye terselubung, pelibatan anak-anak, politik uang, kampanye hitam, serangan fajar, dan isu SARA.

Dengan bimtek ini, KPU Kota Palu berharap semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pilkada 2024 dapat bekerja lebih baik dalam mengantisipasi dan mengatasi potensi pelanggaran yang mungkin terjadi, sehingga pemilihan dapat berlangsung dengan lancar dan demokratis.

BACA JUGA  PPP Mentahkan Klaim Rusdy Mastura Terkait Dukungan di Pilkada 2024