DPRD Sulteng Konsultasikan Rancangan Peraturan Tata Tertib ke Kemendagri

Madika, Jakarta – DPRD Provinsi Sulawesi Tengah mengunjungi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk melakukan konsultasi terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang Tata Tertib (Tatib) Provinsi Sulawesi Tengah.

Konsultasi ini berlangsung di Ruang Rapat lantai 15, Direktorat Produk Hukum Daerah Kemendagri RI, Jl. Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, pada Kamis (17/10/2024).

Ketua sementara DPRD Sulteng, Yus Mangun bersama Wakil Ketua sementara, Aristan, hadir langsung dalam konsultasi tersebut.

Ketua Panitia Kerja (Panja), H. Zainal Abidin Ishak, memimpin diskusi yang didampingi Wakil Ketua Sonny Tandra, Sekretaris Ronald Gulla, serta beberapa anggota Panja lainnya, seperti H. Zalzulmida A. Djanggola, Hj. Sri Indraningsih Lalusu, I Nyoman Slamet, Hj. Wiwik Jumatul Rofi’ah, M.H, Muhammad Safri, Mahfud Masuara, Abdul Rahman, Moh. Hidayat Pakamundi, Yusuf, Drs. H. Suardi, dan Dr. Bartholomeus Tandigala.

Sekretaris DPRD Provinsi Sulteng, Siti Rachmi Amir Singi, juga turut hadir, didampingi Kabag Persidangan dan Perundangan-Undangan, Asmir Julianto Hanggi, dan beberapa perancang peraturan perundang-undangan lainnya.

Rombongan DPRD diterima oleh Slamet Endarto, Kasubdit Wilayah I, dan Rincih Rustiana, Analisis Hukum Ahli Muda Wilayah I.

Dalam sesi tanya jawab, I Nyoman Slamet mengajukan pertanyaan tentang kewajiban mengadakan Rapat Paripurna untuk Hari Ulang Tahun Provinsi, yang dinormakan dalam Tatib namun tidak tercantum dalam undang-undang.

Slamet Endarto menjelaskan bahwa penggunaan pakaian adat dan perayaan tersebut dapat dilakukan sebagai bentuk kearifan lokal.

H. Zainal Abidin Ishak menanyakan terkait pasal 246, mengenai penyanyian lagu daerah setelah Indonesia Raya dalam setiap rapat.

Endarto menjawab bahwa hal tersebut dapat dilakukan tanpa memerlukan peraturan daerah khusus, cukup berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang kearifan lokal dan diperkuat dengan Peraturan Gubernur.

Ronald Gulla mempertanyakan apakah Tatib lama masih dapat digunakan sementara menunggu pengesahan yang baru.

“Tatib lama tetap berlaku selama belum ada peraturan baru yang disahkan.” Jawab Endarto.

Selain itu, muncul pertanyaan mengenai domisili anggota DPRD. Anggota dewan diwajibkan berdomisili di Palu sebagai Ibu Kota Provinsi.

Endarto juga menegaskan bahwa Ranperda harus disertai Naskah Akademik dan dapat disebarluaskan melalui media massa, media sosial, atau melalui Fokus Grup Discussion (FGD).