DPRD Sulteng Pelajari Sistem Pemeliharaan Jalan di Jawa Barat untuk Perbaikan Infrastruktur Lokal

Madika, Palu – DPRD Provinsi Sulawesi Tengah mengadakan kunjungan kerja ke Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat pada Kamis (12/12/2024).

Dalam kunjungan tersebut, rombongan DPRD Sulteng diterima langsung oleh Kepala Bidang Pemeliharaan dan Pembangunan Jalan, Iwan Suwanagiri, yang menjelaskan berbagai sistem dan kelembagaan dalam pengelolaan jalan di Jawa Barat.

Rombongan DPRD Sulteng yang dipimpin Wakil Ketua I, Aristan menyatakan, kunjungan ini bertujuan untuk mempelajari tata kelola pemeliharaan jalan yang terbukti efektif di Jawa Barat, yang dapat dijadikan rujukan untuk memperbaiki kondisi jalan di Sulawesi Tengah.

Saat ini, Sulawesi Tengah memiliki sekitar 1.700 kilometer ruas jalan provinsi yang membutuhkan pemeliharaan berkala. Beberapa ruas jalan mengalami kerusakan parah, terutama saat musim hujan, seperti Jalan Samudera III di Palu, Jalan Luwuk Timur-Masama di Desa Louk, Desa Bantayan, hingga perbatasan Kecamatan Masama, serta Ruas Jalan Kalawara-Kulawi.

“Kerusakan jalan sering kali terjadi akibat keterlambatan dalam penanganan dan pemeliharaan. Oleh karena itu, sistem dan kelembagaan yang baik sangat diperlukan untuk memastikan pemeliharaan jalan dilakukan tepat waktu dan efektif,” ujar Aristan.

Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat dikenal memiliki sistem yang terstruktur dalam pemeliharaan jalan. Dengan total panjang ruas jalan provinsi mencapai 2.362 kilometer, tingkat kemantapan jalan di Jawa Barat mencapai 85,21 persen.

Iwan Suwanagiri menjelaskan bahwa Dinas Bina Marga Jawa Barat memiliki enam Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelolaan Jalan dan Jembatan yang bertanggung jawab atas wilayah kabupaten/kota.

Setiap UPTD terdiri dari tim khusus untuk monitoring, pemeliharaan rutin, dan pembangunan jalan serta jembatan.

Dalam pelaksanaannya, pekerjaan pemeliharaan jalan dilakukan secara swakelola dan mencakup berbagai kegiatan seperti tambal sulam, pembersihan saluran, perawatan jembatan, hingga pengerasan bahu jalan.

Anggaran untuk pemeliharaan ini dialokasikan sekitar 25 hingga 35 persen dari total anggaran Dinas Bina Marga Jawa Barat setiap tahun.

Catatan dari kunjungan ini akan menjadi rujukan penting bagi DPRD Sulteng untuk mendorong peningkatan sistem pemeliharaan jalan di wilayahnya.

DPRD Sulteng berencana mengusulkan penguatan kelembagaan, penganggaran yang lebih terfokus, dan pengadaan tenaga kerja terlatih untuk menangani pemeliharaan jalan secara berkelanjutan.

“Pengalaman Jawa Barat menjadi contoh nyata bahwa dengan sistem yang terorganisir dan anggaran yang memadai, kondisi jalan bisa terjaga dengan baik. Kami berharap hal ini dapat diimplementasikan di Sulawesi Tengah untuk memberikan pelayanan infrastruktur yang lebih baik bagi masyarakat,” tutup Aristan.