, Palu – Ketua Panitia Urusan Rumah Tangga () , Ronald Gulla, menyesalkan adanya informasi yang berlebihan terkait wacana pengadaan mobil dinas pimpinan . Menurutnya, tidak pernah mengusulkan pengadaan mobil dinas tersebut, melainkan waktu itu (saat dimintai keterangan) hanya menjelaskan apa yang menjadi tugas dan fungsi dibentuknya PURT.

Dalam melaksanakan fungsinya, PURT menjembatani seluruh kebutuhan rumah tangga Sulawesi Tengah, termasuk memperhatikan kebutuhan pimpinan DPRD. Semua yang menjadi program kerja sekretariat DPRD Sulawesi Tengah dibahas bersama dengan PURT sebelum diusulkan dalam APBD.

“Tugas PURT adalah merencanakan dan memfasilitasi kebutuhan pimpinan dan anggota DPRD, sehingga walaupun tidak diminta pimpinan, PURT berusaha merencanakan kebutuhan pimpinan dan anggota baik itu ATK, tinta printer, operasional, listrik, air, tisu, dan hal hal lain termasuk kendaraan dinas pimpinan,” ujar Ronald Gulla, Rabu September 2021.

BACA JUGA  Ronald: Seluruh Honorer Harus Surati Pemerintah Pusat

Dari semua yang direncakan tersebut, disesuaikan lagi dengan keadaan dan kondisi keuangan daerah. Makanya, Ronald menyesalkan sesuatu yang belum dianggarkan tetapi berpolemik. Karena sejauh ini, PURT dan sekretariat belum memasukkan anggaran mobil dinas pimpinan DPRD dalam program kerja tahun 2022.

“Pimpinan DPRD terkhusus ketua DPRD tidak pernah meminta pengadaan mobil dinas Ketua ataupun pimpinan DPRD. Adapun wacana pengadaan mobil tahun ini merupakan inisiatif dari PURT yang saya pimpin. Tapi program ini baru sebetas diiventarisir untuk dibawa dalam rapat PURT. Dalam rapat PURT kemudian dibahas semua, termasuk pengadaan mobil dinas apakah memungkinkan atau tidak, yang dianggap prioritas itulah yang kemudian disetujui. Jadi PURT belum memasukkan pengadaan mobil dinas, sebab itu baru sebatas wacana untuk diprogramkan,” tutur politisi PAN ini.

BACA JUGA  Awaluddin Realisasikan Kebutuhan Masyarakat dalam Kundapil di Desa Labean

Meskipun belum menganggarkannya dalam APBD 2022, namun Ronald Gulla tidak menampik kondisi kendaraan dinas pimpinan DPRD saat ini sudah tidak layak lagi, khususnya untuk dua orang pimpinan DPRD. Sementara, tuntutan kerja pimpinan DPRD sangat tinggi, yang mesti didukung dengan kendaraan operasional yang baik.

Meskipun menyesalkan informasi yang baru sebatas wacana diperbesar, Ronald juga mengaku memperhatikan masukan dari publik, dan itu menjadi catatan bagi PURT untuk menyusun kebutuhan anggaran sekretariat dengan bijak dan efisien, apalagi dimasa pandemi ini PURT berusaha merasionalkan belanja-belanja sekretariat.

Ronald kembali menegaskan, tidak pernah dibicarakan di tingkat PURT pengadaan mobil dinas ketua DPRD. Yang baru diwacanakan itu mobil dinas untuk dua orang wakil ketua DPRD. “Itupun rencana-rencana tersebut baru sebatas usulan. Tapi normalnya, di PURT perlu dibahas dan direncanakan dulu, nanti dipilih dan dipilah yang dianggap paling perlu. Yang jelas semua harus direncanakan dan dimasukkan dalam referensi usulan,” ungkap politisi asala bersaudara ini.(win)

BACA JUGA  Komisi III DPRD Sulteng Datangi BPH Migas Demi Penambahan Kouta BBM