Gubernur Sulteng Targetkan RPJMD Berbasis Data, Bukan Janji Kosong

Madika, Palu – Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, bersama Wakil Gubernur dr. Reny Lamadjido, menggelar rapat penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di ruang rapat Polibu, Kantor Gubernur Sulteng, Sabtu (8/3/2025).

Pertemuan ini juga dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Sulteng, Novalina, serta Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Christina Shandra Tobondo.

Dalam diskusi tersebut, Anwar Hafid menegaskan bahwa RPJMD harus menjadi pedoman nyata dalam pembangunan, bukan sekadar dokumen formalitas.

Ia menyoroti berbagai masalah yang masih membebani Sulawesi Tengah, seperti angka kemiskinan yang tinggi, pengangguran yang belum tertangani dengan baik, serta infrastruktur yang masih terbatas.

Kondisi anak-anak yang putus sekolah karena faktor ekonomi serta petani dan nelayan yang belum mendapatkan nilai jual yang layak atas hasil kerja mereka, turut menjadi sorotan Anwar.

“RPJMD ini harus memberikan solusi nyata, bukan cuma visi di atas kertas. Program yang kita susun harus bisa dijalankan dan dampaknya harus langsung dirasakan masyarakat,” tegas Anwar.

Ia membawa visi Sulteng Nambaso, yang berarti Sulawesi Tengah harus maju di semua sektor dengan program strategis yang benar-benar memberi manfaat.

Di sektor pendidikan, Anwar Hafid menargetkan peningkatan akses bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem.

Pemerintah akan memberikan beasiswa bagi mereka, termasuk untuk siswa berprestasi yang membutuhkan bantuan finansial.

Sementara di bidang kesehatan, Anwar ingin memastikan layanan medis lebih inklusif. Ia menekankan bahwa warga Sulawesi Tengah harus bisa mendapatkan pelayanan kesehatan hanya dengan menunjukkan KTP, tanpa harus terkendala administrasi BPJS.

“Tidak boleh ada lagi warga yang ditolak berobat hanya karena kartu BPJS mereka menunggak,” ujarnya.

Pemerintah juga berencana menekan angka inflasi dengan menjaga stabilitas harga bahan pokok, terutama di daerah terpencil yang sering menghadapi lonjakan harga akibat distribusi yang tidak merata.

Selain itu, Anwar ingin memastikan bahwa nilai-nilai budaya dan tradisi lokal tetap menjadi bagian dari pembangunan. Ia menekankan pentingnya semangat simtumarus atau persatuan dalam tata kelola pemerintahan dan kehidupan sosial di Sulawesi Tengah.

Wakil Gubernur dr. Reny Lamadjido menyoroti masalah keterbatasan akses telekomunikasi di beberapa daerah. Menurutnya, masih banyak wilayah terpencil di Sulawesi Tengah yang kesulitan mendapatkan sinyal, hingga warganya harus naik ke bukit hanya untuk sekadar menelepon.

“Kondisi ini harus segera diperbaiki. Seluruh wilayah harus punya akses komunikasi yang layak,” tegasnya.

Di sektor kesehatan, dr. Reny menegaskan pentingnya layanan medis yang bisa menjangkau daerah pelosok. Ia tak ingin ada lagi ibu hamil yang tidak mendapatkan layanan persalinan yang aman hanya karena jarak ke fasilitas kesehatan terlalu jauh.

“Kita harus pastikan dokter dan tenaga medis bisa lebih aktif menjangkau masyarakat. Sistem layanannya harus lebih efisien,” tambahnya.

Kepala Bappeda Sulawesi Tengah, Christina Shandra Tobondo, menegaskan bahwa penyusunan RPJMD harus berbasis data dan kondisi nyata di lapangan. Ia juga mendorong sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, serta para pemangku kepentingan agar kebijakan yang dirancang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

“Kami ingin memastikan bahwa setiap program dalam RPJMD ini punya indikator keberhasilan yang jelas, sehingga bisa diukur secara objektif,” ujarnya.

Anwar Hafid dan Reny Lamadjido menargetkan rancangan awal RPJMD bisa masuk ke DPRD pada 17 Maret 2025. Sebelum itu, pemerintah provinsi akan menggelar konsultasi publik untuk menyerap aspirasi masyarakat.

“RPJMD ini bukan sekadar wacana politik. Semua kebijakan harus didasarkan pada realitas yang terjadi di masyarakat,” tegas Anwar.