Gubernur Sulteng Ingatkan OPD Soal Paket Rawan Gagal

Madika, Palu – Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid memimpin Rapat Pimpinan (Rapim) Evaluasi dan Pengawasan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2025 bersama seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov Sulteng.

Rapat berlangsung di Ruang Polibu, Kantor Gubernur, Rabu (3/9/2025), dan turut dihadiri Wakil Gubernur dr. Reny Lamadjido serta Sekretaris Daerah Novalina.

Dalam arahannya, Anwar menekankan pentingnya ketelitian dalam menjalankan program yang telah direncanakan.

Ia meminta setiap OPD segera melakukan evaluasi terhadap kegiatan, terutama paket pekerjaan yang berpotensi tidak selesai sebelum akhir tahun anggaran.

“Kalau memang tidak memungkinkan dilaksanakan, lebih baik ditunda daripada menimbulkan masalah. Segera laporkan apa adanya, jangan direkayasa. Yang bisa jalan, lanjutkan. Yang rawan, hentikan,” tegasnya.

Anwar juga menyoroti pentingnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia mengingatkan bahwa mulai 2026 transfer dari pusat ke daerah akan berkurang 30 persen, sehingga OPD diwajibkan kreatif membuka akses program ke kementerian.

“Kita perlu kembali seperti sebelum 2014, aktif mengejar program ke pusat. Setiap OPD harus punya jalur di kementerian, tidak boleh pulang dengan tangan kosong. Itulah yang saya sebut APBD bayangan, kegiatan yang bisa kita tarik dari pusat,” jelasnya.

Gubernur memberi contoh keberhasilan dalam peningkatan pajak air permukaan. Menurutnya, pengawasan wajib pajak tidak hanya menjadi tanggung jawab Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), tetapi juga seluruh dinas.

“Bapenda itu ibarat striker. Tapi kalau tidak ada bola yang dioper dari OPD lain, bagaimana bisa cetak gol? Karena itu saya minta semua dinas melakukan pengawasan serius di bidang masing-masing,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Anwar juga mengenang pengalamannya saat memegang banyak jabatan sekaligus di daerah pada 2005.

Ia menyebut pengalaman menertibkan kawasan pesisir danau yang puluhan tahun tidak tersentuh menjadi modal penting dalam mengawal pembangunan di Sulawesi Tengah.

“Itu bukti bahwa saya tidak hanya bercerita, tapi benar-benar bekerja di lapangan. Pengalaman itu jadi bekal saya dalam mengawal pembangunan di Sulawesi Tengah,” katanya.

Ke depan, Anwar menegaskan pentingnya digitalisasi dan pengawasan berbasis teknologi untuk memperkuat tata kelola pembangunan. Ia mencontohkan penggunaan CCTV dan command center sebagai instrumen kontrol publik.

“Target kita jelas, pembangunan harus selesai tepat waktu, PAD meningkat, dan tata kelola pemerintahan bertransformasi menuju digital. Semua OPD harus bekerja cepat, disiplin, dan transparan,” tutup Gubernur.