Madika, Palu – Wakil Ketua II DPRD Sulawesi Tengah, Syarifudin Hafid, menyatakan optimisme bahwa Sulawesi Tengah dapat menjadi salah satu provinsi terdepan dalam pengentasan kemiskinan ekstrem di Indonesia.

Pernyataan itu ia sampaikan menanggapi instruksi Presiden RI, Prabowo Subianto, yang menargetkan kemiskinan ekstrem nasional turun hingga nol persen pada akhir 2026.

Menurut Syarifudin, isu kemiskinan ekstrem harus menjadi perhatian bersama, bukan hanya Gubernur dan jajaran pemerintah provinsi, tetapi juga seluruh kepala daerah di tingkat kabupaten dan kota.

“Pengentasan kemiskinan di Sulawesi Tengah harus diselesaikan. Saya melihat 9 program BERANI yang dicanangkan Gubernur sangat relevan dengan instruksi Presiden. Tinggal bagaimana kita bersinergi agar program tersebut benar-benar dirasakan rakyat,” tegasnya.

BACA JUGA  Sekwan DPRD Banggai Konsultasi Pelantikan ke DPRD Sulteng

Ia mendorong dibentuknya Satgas Percepatan Pengentasan Kemiskinan di tingkat provinsi. Menurutnya, keberadaan satgas akan mempercepat integrasi kebijakan pusat dengan program daerah serta memperkuat keterlibatan masyarakat.

Syarifudin mengungkapkan telah berkoordinasi dengan sejumlah kelompok masyarakat untuk menyusun strategi bersama mendukung agenda tersebut.

Politisi yang dikenal vokal ini menilai Sulawesi Tengah memiliki peluang besar menjadi acuan nasional dalam menekan angka kemiskinan.

“Dengan keseriusan Gubernur Anwar Hafid dan dukungan penuh Presiden Prabowo Subianto, saya yakin Sulawesi Tengah akan menjadi provinsi acuan dalam pengentasan kemiskinan. Paradoks ekonomi kita harus dijawab, kekayaan sumber daya alam yang melimpah harus sejalan dengan berkurangnya jumlah masyarakat miskin,” jelasnya.

BACA JUGA  Longki Djanggola Sampaikan LKPj Terakhir

Syarifudin menambahkan, pengentasan kemiskinan tidak cukup hanya dengan bantuan sosial. Upaya tersebut harus ditempuh melalui pemberdayaan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, peningkatan daya beli, serta penghapusan kantong-kantong kemiskinan.

Ia juga menekankan pentingnya pengawalan program prioritas pemerintah pusat seperti Sekolah Rakyat, Koperasi Merah Putih, dan Makan Bergizi Gratis (MBG) agar benar-benar terlaksana di daerah.

“Semua pihak harus kompak, baik DPRD, pemerintah daerah, hingga masyarakat sipil. Jika kita bersatu, Sulawesi Tengah akan berada di garda depan dalam menghapus kemiskinan ekstrem,” tutupnya.