Madika, Palu – Anggota DPRD Kota Palu, Muslimun, meminta Pemerintah Kota untuk melakukan evaluasi kepada pelaksana program Makan Gizi Gratis (MBG) pasca kembali terjadinya keracuna terhadap sejumlah siswa di SD Inpres Bayaoge.

Muslimun menjelaskan, meski MBG menjadi program pemerintah pusat. Namun pemerintah daerah harus berperan serta terutama dalam proses pengawasan pelaksanaannya, tidak serta merta abai terhadap sejumlah kasus yang telah terjadi.

“Jangan sampai MBG ini hanya menjadi proyek, yang kemudian mengabaikan keselamatan anak-anak. Pemerintah Kota harusnya hadir, ini sudah kejadian kedua,” kata Muslimun, Kamis (18/9/2025).

Menurut Muslimun, dinas pendidikan dan kesehatan kota palu harus segera mengambil sikap. Sebab jika kejadian ini kembali terulang, maka yang akan menjadi korban adalah para pelajar.

BACA JUGA  Kemenag Palu Tetapkan Besaran Zakat Fitrah Tahun 2024

“Sejauh ini kami di DPRD belum melihat tindakan dari dinas terkait. Harusnya, sudah ada koordinasi lintas sektoral, jangan kemudian hal seperti ini terus dibiarkan berulang.” Tegas Muslimun.

Politisi NasDem ini menyarakan agar adanya proses asesmen secara menyeluruh pada pelaksanan program MBG, mulai dari pengecekan berkala kualitas bahan baku, kebersihan dapur, hingga pengecekan makanan yang akan diberikan.

“Di sini ada perwakilan Badan Gizi Nasional, harusnya pemerintah kota melakukan koordinasi secara berkala. Kita tidak menolak program ini, tapi jangan sampai program ini justru membahayakan anak-anak kita,” pungkasnya.

BACA JUGA  Lima Ranperda Inisiatif DPRD Palu Diusulkan pada Prolegda 2024