Madika, Palu – Anggota DPRD Sulteng, Dra. Marlelah, M.Si, menghadiri penjemputan Tim Komisi IV DPR RI bersama mitra kerja di Bandara Mutiara SIS Al-Jufrie Palu, Senin (22/9/2025).

Rombongan Komisi IV DPR RI dipimpin Dr. H. Abdul Kharis Almahsyhar, (Fraksi PKS) bersama sejumlah anggota, yakni Dr. Ir. H. Agus Ambo Djiwa, (Fraksi PDIP), Melati, SH (Fraksi Gerindra), Arif Rahman (Fraksi Nasdem), Dr. H. Slamet (Fraksi PKS), Ajbar, SP (Fraksi PAN), dan Bambang Purwanto (Fraksi Demokrat).

Mitra kerja yang turut hadir antara lain Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga Kementerian Kehutanan Fahrizal Fitri, Direktur Bina Rencana Pemanfaatan Hutan Hendro Widjanarko, perwakilan Ditjen Penegakan Hukum Kehutanan Ardi Risman, Sesditjen Planologi Kehutanan Herban Herdayana, serta Kepala Badan Karantina Indonesia Dr. Sahat M. Panggabean.

BACA JUGA  DPRD Sulteng Kunjungi Dinkes Sulsel Bahas Layanan Kesehatan Gratis Berbasis KTP

Penjemputan juga dihadiri Wakil Gubernur Sulteng dr. Reny Lamadjido, perwakilan Danrem 132/Tadulako, perwakilan Kapolda Sulteng, perwakilan Kajati Sulteng, perwakilan Kepala Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Tengah, unsur forkopimda, serta para tamu undangan.

Kunjungan kerja Komisi IV DPR RI ke Sulawesi Tengah dilaksanakan dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan dan penyerapan aspirasi masyarakat, khususnya pada sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, dan lingkungan hidup.

Anggota DPRD Sulteng, Dra. Marlelah, M.Si, menyampaikan selamat datang sekaligus menitipkan sejumlah pesan strategis terkait pembangunan daerah.

“Sulawesi Tengah memiliki potensi besar di bidang pertanian dan perikanan yang dapat menjadi penopang ketahanan pangan nasional. Namun, masih terdapat berbagai persoalan, mulai dari keterbatasan sarana prasarana produksi, akses pasar, hingga pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan,” ungkap Marlelah.

BACA JUGA  Dua Perda Berhasil Dibuat DPRD Sigi Selama Masa Persidangan Ke II

Ia berharap kunjungan Komisi IV DPR RI dapat memperjuangkan kepentingan daerah melalui dukungan anggaran, penguatan regulasi, dan kebijakan yang berpihak kepada petani, nelayan, serta masyarakat adat di sekitar kawasan hutan.

“Kami berharap Komisi IV DPR RI dapat memperjuangkan kepentingan daerah, terutama dalam peningkatan dukungan anggaran, penguatan regulasi, serta kebijakan yang berpihak kepada petani, nelayan, dan masyarakat adat,” tegasnya.