Madika, Palu – DPRD Provinsi Sulawesi Tengah menerima perwakilan massa aksi damai yang tergabung dalam Front Perjuangan Rakyat (FPR), Serikat Pekerja Hukum Progresif, Serikat Buruh Kabupaten Donggala, Aliansi Masyarakat Loli Oge, Forum Penyintas, serta Honorer Kabupaten Donggala.

Pertemuan berlangsung di Kantor DPRD Sulteng, Jalan Samratulangi, Kota Palu, Senin (4/5/2026).

Perwakilan massa diterima Ketua Komisi IV DPRD Sulteng Hidayat Pakamundi bersama Anggota Komisi I DPRD Sulteng Mahfud Masuara.

Aksi damai tersebut diikuti berbagai elemen masyarakat, mulai dari serikat pekerja hingga organisasi masyarakat sipil.

Hidayat Pakamundi menyampaikan apresiasi terhadap massa aksi yang menyampaikan aspirasi secara tertib dan damai.

“Kami mengapresiasi seluruh elemen masyarakat yang telah menyampaikan aspirasinya secara damai dan tertib. Ini adalah bagian dari demokrasi yang harus kita jaga bersama. DPRD sebagai representasi rakyat tentu berkewajiban mendengar, menampung, dan memperjuangkan aspirasi tersebut,” ujarnya.

BACA JUGA  Kunker ke Mamuju, Komisi IV DPRD Sulteng Bahas Kemiskinan dan Stunting

Ia menegaskan DPRD akan mengkaji seluruh tuntutan yang disampaikan, khususnya yang berkaitan dengan kewenangan pemerintah daerah.

“Seluruh poin tuntutan akan kami pelajari secara komprehensif. Kami akan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan instansi terkait agar setiap persoalan yang diangkat ditindaklanjuti secara konkret dan terukur,” katanya.

Hidayat juga menekankan pentingnya sinergi antara DPRD, pemerintah, dan masyarakat dalam mencari solusi atas berbagai persoalan.

“Kami tidak ingin aspirasi ini berhenti di meja penerimaan saja. Harus ada langkah nyata. DPRD akan mengawal ini melalui fungsi pengawasan dan penganggaran, serta mendorong lahirnya kebijakan yang benar-benar berpihak kepada rakyat,” tegasnya.

BACA JUGA  DPRD Sulteng Sempurnakan Perda Pemerintah Desa di Kemendagri

Sementara itu, Mahfud Masuara menilai aspirasi yang disampaikan massa mencerminkan kondisi riil yang dirasakan masyarakat.

“Apa yang disampaikan hari ini adalah gambaran nyata kondisi yang dirasakan masyarakat. DPRD hadir sebagai jembatan agar suara rakyat ini bisa sampai dan menjadi pertimbangan dalam pengambilan kebijakan,” ujarnya.

Ia menambahkan DPRD membuka ruang komunikasi berkelanjutan dan siap memfasilitasi pertemuan lanjutan dengan pihak eksekutif maupun pemangku kepentingan terkait.

“Kami siap memfasilitasi pertemuan lanjutan agar solusi yang dihasilkan tidak hanya normatif, tetapi benar-benar implementatif,” katanya.