Madika, Palu – Sejumlah fraksi di DPRD Kota Palu menyoroti penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palu. Sorotan tersebut disampaikan oleh fraksi-fraksi di DPRD dalam rapat paripurna dengan agenda pandangan umum fraksi atas laporan pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2022 pada hari Rabu, 5 Juli 2023.

Meskipun pada tahun 2022, berhasil melampaui target PAD sebesar Rp. 297.245.708.755 (110%), namun pencapaian tersebut mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2021.

“Namun, jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang mencapai Rp. 341.922.999.303, terjadi penurunan,” kata , juru bicara Fraksi .

Joppi melanjutkan bahwa harus memiliki program untuk menurunkan piutang daerah sebagaimana tercantum dalam neraca per 31 Desember 2022.

BACA JUGA  Ribuan Masyarakat Ikut Mudik Gratis Partai Nasdem

“Kami berharap Pemkot segera menindaklanjuti rekomendasi BPK terkait kelemahan pengendalian internal dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan,” pungkasnya.

Rusman Ramli, juru bicara sekaligus Ketua Fraksi PKS, mengungkapkan permintaannya agar pemerintah mengoptimalkan sumber pendapatan yang ada.

“Fraksi PKS berharap agar mengoptimalkan seluruh potensi pendapatan, terutama untuk kepentingan masyarakat, sesuai dengan visi dan misi ,” kata Rusman.

Pemerintah Kota Palu juga diminta untuk meminimalisir pemborosan anggaran belanja dalam APBD.

“Kami berharap agar Pemerintah Kota Palu mampu secara kontinyu menerapkan prinsip manajemen berbasis kinerja sehingga pemborosan anggaran dapat diminimalisir,” ungkap , juru bicara Fraksi Demokrat.

Fraksi Demokrat juga berharap agar pemerintah lebih kreatif dalam menggali sumber-sumber pendapatan, mengingat banyak potensi daerah yang dapat dioptimalkan untuk meningkatkan PAD.

BACA JUGA  Desakan Terhadap Negara untuk Mengungkap Kebenaran Tragedi Kemanusiaan

Rapat paripurna tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua I, Erman Lakwana, dan dihadiri langsung oleh Palu, dr. Renny Lamadjido.

Penulis : Sob