Madika, – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota meminta walikota dan wakil walikota, memasukkan lima program pro-rakyat dalam penyusunan Rencana Kerja Daerah (RKPD) tahun 2021.

Lima program tersebut adalah, modal usaha bagi pelaku , pemberian honor tambahan bagi yang telah mengabdi lebih dari lima tahun, peningkatan honorarium PHL baik yang SMA maupun S1 serta penguatan kelembagaan keagamaan seperti imam masjid dan pemuka agama lain.

“Kami minta lima program itu masuk. Karena tidak bisa dipungkiri, kinerja honorer serta PHL itu sangat luar biasa. Selain itu, pemberian modal usaha juga perlu untuk meningkatkan daya beli masyarakat, sehingga perputaran kembali berjalan.”kata Wakil Ketua II , , Selasa (06/04/2021).

Politisi ini mengaku, secara kelembagaan DPRD siap membantu merealisasikan hal tersebut dengan mengoptimalkan sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang selama ini dianggap masih belum terkelola secara baik.

BACA JUGA  Pelajari Penanganan Emisi Baku Mutu Udara di Pemprov DKI Jakarta

“Insya Allah dari DPRD sendiri akan membantu bagaimana dapat merealisasikan program itu. Secara kelembagaan, kami dapat memberikan gagasan terkait pengoptimalan PAD yang selama ini belum terkelola dengan baik,”pungkasnya.(Redaksi)