Madika, Palu – Pansus III Provinsi Sulawesi Tengah melakukan konsultasi rancangan peraturan daerah (Raperda) terkait penyertaan modal Pemerintah Daerah (Pemda) pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah ke Direktorat Produk Hukum Daerah Kemendagri di Jakarta.

Ketua Pansus, Yus Mangun menjelaskan, konsultasi Raperda ini adalah untuk memperoleh masukan dari Kemendagri sehingga yang dihasilkan nantinya tidak akan bertentangan dengan undang-undang yang berlaku.

Raperda ini menjadi langkah penting dalam rangka penyelamatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), khususnya Bank , sekaligus menjalankan amanat dari Undang-Undang nomor 23 dan Peraturan Pemerintah nomor 54 Tahun 2017 mengenai pendirian BUMD. Langkah ini juga merujuk kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 20 Tahun 2020.

BACA JUGA  Sempat 'Diusir', Penyintas di Poboya Kembali Diizinkan Menempati Huntara

Senada, anggota Pansus lainnya yang turut hadir menegaskan, Raperda ini adalah upaya bersama antara Pemda dan dalam menyelamatkan Bank Sulteng.

Hal ini penting mengingat POJK Nomor 20 Tahun 2020 mewajibkan BUMD di sektor perbankan untuk memiliki modal setor minimal 3 Triliun pada akhir tahun 2024. Namun, hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menunjukkan bahwa aset Bank Sulteng saat ini baru mencapai ,2 Triliun.

Dengan merujuk kembali kepada POJK tersebut, terdapat peluang bagi BUMD untuk melakukan kerja sama dengan bank-bank daerah atau bank swasta dengan modal besar, asalkan kepemilikan saham tidak melebihi 26%.

Oleh karena itu, penyertaan modal harus dilakukan pada akhir tahun 2023, mengingat batas waktu yang ditetapkan oleh POJK hingga akhir tahun 2024.

BACA JUGA  Pererat Tali Silaturahmi Bersama Karyawa, Alfamidi Palu Gelar Halal Bihalal

“Jika tidak ada tindakan, Bank Sulteng berisiko berubah menjadi Bank Perkreditan Rakyat (BPR), yang dapat mengancam kepercayaan masyarakat terhadap bank dan pemerintah daerah.” Kata .

Dalam rangka memenuhi persyaratan POJK Nomor 20 Tahun 2020, Bank Sulteng menjalin kerja sama dengan Mega Corpora. Saat ini, Mega Corpora memegang saham sebesar 24,99%, sedangkan Provinsi memiliki 38% saham, dan sisanya dipegang oleh /kota.

Mega Corpora berencana untuk meningkatkan sahamnya sebesar %, sehingga total kepemilikan saham mereka akan menjadi 26%. Hal ini merupakan langkah krusial dalam menjaga stabilitas keuangan Bank Sulteng, mengingat keterbatasan anggaran daerah yang tidak mampu membiayai persyaratan POJK secara penuh melalui .

BACA JUGA  Muhaimin: Napi Wabin Juga Masyarakat

Turut hadir sejumlah anggota Pansus yakni Irianto Malingong, Faisal Lahdja, Suriyanto, M. Tahir H. Siri, Marlelah, Ismail Junus, Aminullah BK serta Staf Ahli Gubernur Rohani, Karo Hukum Adiman, dan pimpinan Bank Sulteng.

Konsultasi tersebut diterima langsung oleh Direktorat Produk Hukum Daerah Makmur Marbun, M.Si serta koordinator perwakilan Undang-Undang (perUU) wilayah V, Ramandhika Suryasmara, SH, MH.

Penulis : Redaksi