Madika, – Ketua Komisi I , Hj. Sri Indraningsih Lalusu, mengkritik eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) yang baru-baru ini dilakukan.

Kritik disampaikan dalam rapat dengar pendapat komisi yang dipimpinnya, bersama dengan sejumlah Organisasi Daerah (OPD) mitra komisi I, Rabu (2/8/2023), di Ruang Baruga .

Sri Lalusu merasa bahwa pelantikan tersebut tidak efisien karena beberapa kepala OPD tidak sesuai dengan bidang keilmuannya.

Menurutnya, mungkin ini terjadi karena pertimbangan faktor kekeluargaan atau kedekatan, bukan berdasarkan latar belakang keilmuan dan kepangkatan.

“Kami menganggap bahwa sistem birokrasi kepegawaian kita semakin semrawut dan hal itu harus diperbaiki agar kejadian serupa tidak terjadi kembali,”katanya.

Oleh karena itu, Komisi I Sulteng meminta Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulteng untuk membawa masalah ini kepada Gubernur.

BACA JUGA  DPRD Palu Usulkan Pemberhentian Walikota dan Wakil Walikota

Mereka berpendapat bahwa sistem birokrasi kepegawaian semakin kacau dan harus diperbaiki agar masalah serupa tidak terulang di masa mendatang.

Rapat ini juga dihadiri oleh perwakilan dari berbagai OPD, seperti Inspektorat, Dukcapil, , BKD Provinsi Sulteng, Kesbangpol, Badan Penghubung, Biro Organisasi, Biro Hukum, Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Sulteng, Badan Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Satuan Pamong Praja, serta .

Sebelumnya, Sri Indraningsih Lalusu meminta seluruh OPD untuk memberikan data yang akurat terkait RKUA dan PPAS tahun anggaran 2024, termasuk dalam hal data kependudukan di Dinas Dukcapil.

Penulis : Redaksi

BACA JUGA  UIN Datokarama Minta Alumni Mengabdi di Masyarakat Secara Ikhlas