Anwar Hafid: Honorer Dipanggil Pemerintah, Haknya Wajib Diselesaikan
Madika, Palu – Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk menuntaskan persoalan tenaga honorer yang hingga kini masih menghadapi ketidakjelasan status dan pembayaran hak.
Penegasan itu disampaikan saat memimpin rapat bersama seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemprov Sulteng, Senin (20/4/2026), di Ruang Rapat Polibu Kantor Gubernur.
Rapat tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur dr. Reny Lamadjido dan Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
Dalam arahannya, Anwar Hafid mengkritisi laporan administratif yang dinilai tidak mencerminkan kondisi riil di lapangan.
Ia menyebut masih banyak tenaga honorer yang belum menerima haknya, meski laporan resmi menyatakan persoalan telah selesai.
“Laporan saja tidak cukup. Saya butuh bukti, karena di lapangan masih banyak yang belum dibayar,” tegasnya.
Gubernur menilai persoalan tenaga honorer tidak bisa dipandang sebagai beban masa lalu semata.
Menurutnya, meskipun sebagian besar tenaga honorer diangkat sebelum masa kepemimpinannya, tanggung jawab tetap berada pada pemerintah saat ini.
Ia juga menolak sikap saling melempar tanggung jawab dan meminta seluruh pimpinan hadir menyelesaikan masalah tersebut.
“Mereka bekerja karena kita yang panggil. Jadi kita juga yang harus bertanggung jawab,” ujarnya.
Anwar Hafid turut menyoroti praktik merumahkan tenaga honorer tanpa dasar keputusan administratif yang jelas.
Ia menilai langkah tersebut bertentangan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik karena berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.
Menurutnya, jika memang tidak dapat dipertahankan, maka harus ada keputusan resmi disertai konsekuensi yang jelas, termasuk pemenuhan hak pekerja.
Dalam rapat itu juga terungkap kondisi penanganan tenaga honorer di setiap OPD berbeda-beda.
Ada dinas yang telah menyelesaikan pembayaran beberapa bulan terakhir, ada yang baru membayar sebagian karena keterbatasan anggaran, dan ada pula yang mengalihkan tenaga honorer ke skema outsourcing agar tetap bekerja.
Gubernur menegaskan persoalan ini bukan hanya soal anggaran, tetapi juga keberanian mengambil keputusan yang tegas dan adil.
Ia memastikan keuangan daerah masih memungkinkan untuk mencari solusi jika seluruh jajaran serius menanganinya.
Sebagai langkah konkret, Anwar Hafid meminta seluruh OPD segera mengumpulkan data lengkap tenaga honorer beserta Surat Keputusan (SK) sebagai dasar penataan yang transparan dan menyeluruh.
“Ini bukan soal berani atau tidak, ini soal hati dan tanggung jawab kita sebagai pemimpin,” jelasnya.
Gubernur berharap persoalan tenaga honorer yang selama ini berlarut-larut dapat segera diselesaikan secara adil, pasti, dan tidak lagi menyisakan ketidakjelasan bagi para pekerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
