Madika, Jakarta – Legislator perempuan masih menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan kepemimpinan di ruang publik. Mulai dari stigma terhadap kemampuan perempuan, keterbatasan akses modal dan jejaring, hingga kekerasan serta serangan di ruang digital.

Persoalan tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam Sarasehan Anggota Legislatif Perempuan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Jakarta, 19 Oktober 2026.

Ketua Fraksi PKS DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Hj. Wiwik Jumatul Rofi’ah, S.Ag., M.H., yang mengikuti kegiatan tersebut mengatakan penguatan kapasitas dan solidaritas antarpemimpin perempuan diperlukan untuk menghadapi tantangan dalam politik.

Sarasehan itu juga diikuti dua anggota Fraksi PKS DPRD Sulteng lainnya, yakni Sri Atun dan Dra. Hj. Fatimah Amin Lasawedi, M.Si. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian Bimbingan Teknis Nasional (Bimteknas) PKS 2026.

BACA JUGA  SMA/SMK Masih Pungut Biaya, Bupati Poso Mengadu ke Komisi IV

Dalam pemaparannya, Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PKS, Reni Astuti, mengingatkan bahwa perempuan perlu menunjukkan kapasitas dan kompetensinya untuk membangun kepercayaan publik.

“Stigma dan stereotip kadang dianggap, ‘Ah, perempuan enggak bisa. Paling politisi perempuan bisanya cuma ngeramein.’ Nah, kita tunjukkan bahwa kita punya kapasitas,” tegas Reni.

Menurutnya, keterbatasan sumber daya finansial juga tidak boleh menjadi penghalang bagi perempuan untuk membangun kepemimpinan.

Para legislator perempuan didorong memperkuat investasi sosial secara berkelanjutan melalui pelayanan masyarakat, perluasan jejaring, dan interaksi yang demokratis.

Pendekatan tersebut dinilai penting untuk membangun kepercayaan publik yang tidak semata-mata bertumpu pada kekuatan modal.

BACA JUGA  Legislator PKS Dorong Pemerataan Tenaga dan Fasilitas

Bunda Wiwik juga menyoroti pentingnya kepemimpinan adaptif dalam menghadapi perubahan situasi sosial dan politik. Kemampuan mengembangkan kapasitas diri serta menyesuaikan pendekatan dengan dinamika yang berkembang menjadi bagian penting dalam kepemimpinan.

Selain tantangan di ruang publik, sarasehan tersebut juga menyoroti persoalan mendasar yang perlu mendapat perhatian legislator perempuan, terutama perlindungan anak dan penguatan keluarga.

Reni mengingatkan bahwa akses pendidikan dan kesehatan, penguatan karakter, serta pencegahan kekerasan dan perundungan harus menjadi perhatian bersama para legislator perempuan, tanpa dibatasi komisi maupun sektor tugas.

“Apapun komisi kita, apapun sektor yang kita geluti, tapi ini adalah sesuatu yang harus kita sentuh sebagai aleg perempuan,” ujarnya.

BACA JUGA  Bunda Wiwik Bawa Kabar Peluncuran Perempuan Adil Sejahtera dari Bimteknas PKS

Sarasehan Anggota Legislatif Perempuan PKS tersebut menjadi bagian dari upaya penguatan kepemimpinan perempuan melalui peningkatan kapasitas, integritas, dan kerja politik yang berkelanjutan.