Madika, Palu – Sekretaris Komisi IV DPRD Sulawesi Tengah, Hj. Wiwik Jumatul Rofi’ah, mendorong adanya kepastian pelayanan kesehatan bagi warga yang belum memiliki dokumen identitas atau kehilangan kartu tanda penduduk (KTP).

Persoalan administrasi kependudukan, menurutnya, perlu mendapat solusi agar tidak menghambat masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan.

Hal tersebut disampaikan Bunda Wiwik dalam diskusi kelompok terpumpun atau Focus Group Discussion (FGD) pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kesehatan, Selasa (13/10/2026).

Dalam pembahasan tersebut, Bunda Wiwik meminta regulasi memperjelas mekanisme penanganan kelompok rentan. Kelompok tersebut termasuk warga miskin yang belum terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan korban kekerasan.

BACA JUGA  Kundapil Bersama Guru, Wiwik PKS Soroti Pemerataan Akses dan Mutu Pendidikan

Ketua Fraksi PKS DPRD Sulteng itu menilai, kejelasan mengenai pihak yang berhak menerima jaminan kesehatan perlu diikuti pengaturan tentang mekanisme mengakses layanan. Dengan demikian, petugas pelayanan memiliki pedoman ketika menghadapi pasien yang dokumen kependudukannya belum lengkap.

Ia juga menekankan pentingnya integrasi data antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Keterhubungan data diperlukan untuk memastikan jaminan kesehatan berbasis KTP dapat menjangkau warga yang berhak menerimanya.

Bunda Wiwik, yang juga Ketua Bidang Perempuan dan Keluarga (Bipeka) DPW PKS Sulteng, menempatkan perlindungan kelompok rentan sebagai salah satu perhatian dalam penyempurnaan ranperda tersebut.

“Melalui pembahasan ini, kami mendorong lahirnya pengaturan yang memberikan kepastian bagi masyarakat sekaligus memperjelas tanggung jawab pemerintah dalam memastikan akses pelayanan kesehatan,” pungkasnya.

BACA JUGA  Bahas APBD 2027, Bunda Wiwik Minta Kebutuhan Pesantren Didata Akurat