Madika, Palu – Sekretaris Komisi IV DPRD Sulawesi Tengah, Hj. Wiwik Jumatul Rofi’ah, menyoroti ketimpangan distribusi tenaga medis antardaerah. Ia mendorong perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan agar pelayanan tidak hanya terkonsentrasi di wilayah perkotaan.

Masukan tersebut disampaikan Bunda Wiwik dalam diskusi kelompok terpumpun atau Focus Group Discussion (FGD) pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kesehatan, Selasa (13/10/2026).

Politisi yang akrab disapa Bunda Wiwik itu menekankan bahwa pemerataan akses kesehatan harus menjangkau wilayah kepulauan serta daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Menurut Ketua Fraksi PKS DPRD Sulteng tersebut, kebutuhan tenaga kesehatan di setiap daerah perlu direncanakan secara matang. Kejelasan insentif bagi tenaga kesehatan yang bertugas di daerah juga perlu menjadi perhatian.

BACA JUGA  Wiwik Ingatkan Gen Z Tak Terjebak Popularitas di Media Sosial

“Pemerataan tenaga medis menjadi salah satu persoalan yang perlu dijawab dalam penyempurnaan ranperda. Pengaturan tersebut diharapkan dapat mendukung ketersediaan layanan yang lebih merata bagi masyarakat di seluruh kabupaten dan kota,” katanya.

Dalam forum yang sama, anggota Komisi IV DPRD Sulteng dari Fraksi PKS, Sri Atun, turut menekankan pentingnya penyediaan sarana dan prasarana kesehatan di daerah terpencil dan terjauh, khususnya wilayah kepulauan.

Masukan kedua legislator tersebut menyoroti dua aspek dalam pemerataan pelayanan kesehatan, yakni ketersediaan tenaga kesehatan dan dukungan fasilitas. Keduanya dinilai perlu menjadi bagian dari penyempurnaan regulasi agar kesenjangan pelayanan dapat ditangani.

“Melalui ranperda inisiatif Komisi IV, pemerataan akses didorong menjadi perhatian dalam pengaturan kesehatan daerah, sehingga kebutuhan masyarakat di luar pusat perkotaan mendapat penanganan yang lebih memadai,” tandas Sri Atun.

BACA JUGA  Komisi IV DPRD Sulteng Minta PT CPM Pastikan Perlindungan dan Keselamatan Pekerja