Madika, Jakarta – DPRD Provinsi Sulawesi Tengah mempelajari kebijakan dan program pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, serta pengendalian penduduk yang diterapkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan Koordinasi dan Komunikasi (Korkom) Luar Daerah Komisi IV DPRD Sulteng dengan Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) Provinsi DKI Jakarta, Kamis (5/11/2026).

Kegiatan dipimpin langsung Ketua DPRD Sulteng, H. Mohammad Arus Abdul Karim. Korkom Komisi IV tersebut diketuai H. Hidayat Pakamundi dan turut dihadiri Wakil Ketua II DPRD Sulteng H. Syarifuddin Hafid, S.H., serta Wakil Ketua III H. Ambo Dalle, S.Ag., S.H.

Hampir seluruh anggota Komisi IV juga hadir, yakni Baharuddin Sapi’i, S.P., Dr. Awaluddin, M.AP., Aristan, S.Pt., Rahmawati M. Nur, S.Ag., M.H., dan Martinus. Rombongan turut didampingi tenaga ahli komisi.

BACA JUGA  Komisi III DPRD Sulteng Dorong Aturan Jalan Khusus Tambang dan Sawit

Kunjungan tersebut bertujuan menggali kebijakan, program, dan inovasi DKI Jakarta yang dapat menjadi referensi bagi Sulawesi Tengah dalam memperkuat pembangunan sosial.

Sejumlah isu strategis menjadi perhatian dalam koordinasi tersebut, terutama penguatan perlindungan perempuan dan anak dari berbagai bentuk kekerasan, seperti kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual, eksploitasi anak, serta perkawinan usia anak.

Selain perlindungan korban, DPRD Sulteng juga menyoroti pentingnya penguatan peran keluarga dalam mencegah persoalan sosial, peningkatan kapasitas perempuan melalui pemberdayaan ekonomi, serta pemenuhan hak anak atas pendidikan, kesehatan, perlindungan, dan lingkungan tumbuh kembang yang layak.

BACA JUGA  Ranperda Kemiskinan Dibahas, DPRD Sulteng Tekankan Dampak Nyata bagi Warga

Pengalaman DKI Jakarta dalam membangun sistem pelayanan, mekanisme penanganan pengaduan, pendampingan korban, serta program pemberdayaan perempuan dan keluarga diharapkan dapat menjadi bahan kajian bagi Sulawesi Tengah.

DPRD Sulteng juga memandang penting penguatan kelembagaan dan koordinasi lintas sektor agar penanganan persoalan perempuan dan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab satu organisasi perangkat daerah, tetapi melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Melalui koordinasi tersebut, Ketua DPRD Sulteng H. Mohammad Arus Abdul Karim bersama jajaran Komisi IV ingin memastikan berbagai persoalan sosial di daerah memperoleh perhatian serius dan dapat diperjuangkan melalui kebijakan yang lebih responsif.

Hasil koordinasi diharapkan menjadi masukan bagi DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan, khususnya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan pembangunan keluarga.

BACA JUGA  Ketua Fraksi PKS DPRD Sulteng Ajak Gen Z Bangun Karakter dan Tanggung Jawab

Bagi DPRD Sulteng, perlindungan perempuan dan anak merupakan bagian penting dari investasi pembangunan sumber daya manusia dan masa depan Sulawesi Tengah.