Hidayat: Perda Pesantren Jangan Hanya Jadi Regulasi di Atas Kertas
Madika, Palu – Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, H. Moh. Hidayat Pakamundi, S.E., mendorong implementasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2022 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren agar berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi lembaga pesantren.
Dorongan tersebut disampaikan Hidayat saat menghadiri Diskusi Publik Implementasi Perda Nomor 8 Tahun 2022 di Gedung Pogombo, Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Palu, Rabu (21/10/2026). Ia hadir mewakili Ketua DPRD Sulteng.
Kegiatan yang diselenggarakan Pimpinan Wilayah Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (PW ISNU) Sulawesi Tengah melalui Panitia Santri Future Festival 2026 itu dibuka Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes.
Hidayat mengatakan, keberadaan Perda Nomor 8 Tahun 2022 menjadi landasan bagi pemerintah daerah dalam memberikan fasilitasi terhadap penyelenggaraan pesantren. Karena itu, pelaksanaannya membutuhkan sinergi pemerintah daerah, DPRD, pengelola pesantren, dan seluruh pemangku kepentingan.
“Perda Nomor 8 Tahun 2022 ini harus kita dorong agar tidak hanya menjadi regulasi di atas kertas, tetapi benar-benar diimplementasikan secara optimal dan memberikan manfaat nyata bagi pesantren di Sulawesi Tengah. Kita ingin tata kelola fasilitasi pesantren dilaksanakan secara terukur, transparan, tepat sasaran, dan berkelanjutan,” ujar Hidayat.
Ia menjelaskan, implementasi perda membutuhkan komitmen bersama, mulai dari perencanaan program, mekanisme fasilitasi, hingga evaluasi pelaksanaannya. Dengan tata kelola yang baik, dukungan pemerintah daerah diharapkan dapat disesuaikan dengan kebutuhan pesantren dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Hidayat juga menekankan pentingnya komunikasi dan koordinasi berkesinambungan antara pemerintah daerah, DPRD, organisasi keagamaan, dan pengelola pesantren. Menurutnya, masukan dari kalangan pesantren perlu menjadi bagian dalam merumuskan langkah implementasi kebijakan.
Ia berharap diskusi publik tersebut dapat menyamakan persepsi, mengidentifikasi tantangan, serta menghasilkan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti.
“Harapan kita, diskusi ini tidak berhenti pada pertukaran gagasan, tetapi juga menghasilkan rekomendasi dan langkah konkret yang dapat ditindaklanjuti. DPRD tentu mendorong agar implementasi Perda Nomor 8 Tahun 2022 semakin baik, sehingga fasilitasi pesantren di Sulawesi Tengah dapat dilaksanakan secara bertanggung jawab dan berkesinambungan,” tutupnya.
Diskusi publik tersebut mengangkat tema “Memperkuat Implementasi Perda Nomor 8 Tahun 2022: Membangun Tata Kelola Fasilitasi Pesantren yang Terukur, Transparan, dan Berkelanjutan”.
Kegiatan itu turut dihadiri Ketua PW ISNU Sulawesi Tengah, Dr. Sahran Raden, S.Ag., S.H., M.H., Ketua PW Nahdlatul Ulama Sulawesi Tengah, Ahmad Syukri, para narasumber, peserta diskusi, serta tamu undangan lainnya.