Madika, Palu – Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, H. Moh. Hidayat Pakamundi, S.E., menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program fasilitasi pesantren di Sulawesi Tengah.

Menurut Hidayat, setiap program yang dijalankan berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2022 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren harus memiliki indikator yang jelas, mekanisme pelaksanaan terbuka, serta evaluasi terukur.

Hal itu disampaikannya dalam Diskusi Publik Implementasi Perda Nomor 8 Tahun 2022 yang berlangsung di Gedung Pogombo, Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Palu, Rabu (21/10/2026).

“Prinsip transparansi dan akuntabilitas harus menjadi perhatian utama. Setiap program fasilitasi perlu memiliki indikator yang jelas, mekanisme pelaksanaan yang terbuka, serta evaluasi yang terukur. Dengan demikian, dukungan yang diberikan dapat tepat sasaran dan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh lembaga pesantren,” tegas Hidayat.

BACA JUGA  DPRD Sulteng Dukung Penguatan Industri Kreatif Berkelanjutan Lewat Dialog Lokakarya

Ia menilai, pelaksanaan perda membutuhkan perencanaan program dan mekanisme fasilitasi yang disesuaikan dengan kebutuhan pesantren serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Karena itu, komunikasi antara pemerintah daerah, DPRD, organisasi keagamaan, dan pengelola pesantren perlu terus diperkuat. Masukan dari kalangan pesantren juga harus menjadi bagian penting dalam merumuskan kebijakan dan pelaksanaan program.

Hidayat berharap koordinasi lintas pemangku kepentingan dapat memastikan kebijakan fasilitasi pesantren berjalan secara konsisten dan berkelanjutan.

“Pendidikan keagamaan, pembentukan karakter, dan pembangunan sumber daya manusia. Karena itu, perlu ada sinergi yang kuat agar kebijakan fasilitasi pesantren dapat berjalan secara konsisten dan berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan di lapangan,” tambahnya.

BACA JUGA  Hidayat Pakamundi: Penerbangan Palu–Guangzhou Momentum Kemajuan Sulawesi Tengah

Pernyataan tersebut disampaikan Hidayat saat menghadiri diskusi publik yang diselenggarakan PW ISNU Sulawesi Tengah melalui Panitia Santri Future Festival 2026. Ia hadir mewakili Ketua DPRD Sulteng.

Kegiatan yang dibuka Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes., itu mengangkat tema “Memperkuat Implementasi Perda Nomor 8 Tahun 2022: Membangun Tata Kelola Fasilitasi Pesantren yang Terukur, Transparan, dan Berkelanjutan”.

Forum tersebut menjadi ruang pembahasan implementasi kebijakan daerah sekaligus upaya menyamakan pemahaman para pemangku kepentingan mengenai fasilitasi penyelenggaraan pesantren di Sulawesi Tengah.