Madika, Palu – Komisi I DPRD Provinsi Sulawesi Tengah menggelar uji publik Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Bantuan Hukum sebagai upaya memperbarui regulasi bantuan hukum di daerah.

Kegiatan yang berlangsung di Sritti Convention Hall Palu, Senin (19/10/2026), dipimpin dan dibuka Ketua Komisi I DPRD Sulteng, Dr. Ir. Bartholomeus Tandigala, S.H., CES.

Pembahasan Ranperda tersebut didasarkan pada kebutuhan menyesuaikan regulasi bantuan hukum dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan pelaksanaannya saat ini.

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma kepada Masyarakat Miskin dinilai sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan sehingga perlu diganti dengan regulasi baru.

Dalam naskah pembahasan, penyelenggaraan bantuan hukum dipandang sebagai bagian dari pelaksanaan prinsip negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

BACA JUGA  Infrastruktur hingga Gerakan Pangan Murah Jadi Sorotan Wiwik Saat Menggelar Reses

Negara hukum mengakui dan melindungi hak asasi manusia, termasuk hak warga negara untuk memperoleh bantuan hukum. Pemberian bantuan hukum juga menjadi upaya menjamin akses terhadap keadilan (access to justice) dan persamaan di hadapan hukum (equality before the law).

Uji publik tersebut turut dihadiri anggota Komisi I DPRD Sulteng, anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), tenaga ahli Komisi I dan Bapemperda, tim penyusun naskah akademik dan Ranperda, organisasi perangkat daerah, serta instansi terkait.

Pembahasan menghadirkan Reni Etikawati, S.H., M.H., sebagai tim penyusun; Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah, Sopian, A.Md.IP., S.H., M.H.; serta akademisi Fakultas Hukum Universitas Tadulako, Dr. Imran, S.H., M.H.

BACA JUGA  Kunjungi PT CPM, Komisi IV DPRD Sulteng Tekankan Transparansi Rekrutmen

Melalui uji publik tersebut, Komisi I DPRD Sulteng membahas kebutuhan pembentukan regulasi baru agar penyelenggaraan bantuan hukum memiliki landasan hukum yang sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat.