Madika, Sigi – Dewan Perwakila Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sigi, melalui komisi II meminta Pemerintah untuk memperhatikan nasib dari penyuluh. Sebab keluhan tersebut hampir sebagian besar diutarsaat anggota DPRD menggelar reses.
Tidak haya sekadar meyuaraka nasib, para peyuluh memita agar Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (Distanhorbun) Sigi, selaku Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait kembali mejalanka program penyuluhan serta program di Balai Penyuluh Pertanian (BPP), seperti pertemuan teknis dua mingguan, yang tidak dianggarkan lagi.
“Penyuluh adalah ujung tombak pelaksanaan program di sektor pertanian dari pemerintah pusat maupun daerah, serta menyukseskan visi dan misi Bupati Sigi. Sehingga, sangat wajar dan wajib, kebutuhan serta sarana pendukung pelaksanaan kegiatan penyuluhan, harus mendapat perhatian terkait penganggarannya,” kata Abdul Rifai Arif, anggota Komisi II DPRD Sigi, Kamis (17/06/2021).
Rifai mengaku, aspirasi dari para penyuluh telah ditindaklajuti dengan meggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas terkait yakni Distanhorbun, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, serta Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu.
Sehingga ia berharap, apa yang telah disuarakan dapat ditindaklanjuti. Sebab peningkatan kapasitas Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), perlu diprogramkan pendidikan dan pelatihan (diklat) untuk peningkatan kapasitas dan keterampilan bagi penyuluh pertanian.
“Diharapkan, hasil-hasil dari RDP ini yang sudah direkomendasikan kepada dinas terkait, agar benar-benar diperhatikan dan tindaklanjuti terutama dari sisi penganggarannya,” harapnya.
Sealin itu, pihak Komisi juga menindaklanjuti penanganan lahan pertanian yang rusak akibat musibah 28 Desember silam, serta kesulitan kendala petani untuk melakukan aktivitas seperti mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar, Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) serta kelangkaan pupuk.(SOB)
