Madika, Palu – Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) menyoroti aktivitas ilegal PT. Adijaya Karya Makmur (PT. AKM) yang beroperasi di wilayah Kontrak Karya PT. Citra Palu Mineral ().

Menurut mereka, praktik tambang ilegal ini telah merugikan negara hingga Rp702 miliar per tahun.

Kerugian tersebut terjadi karena PT. AKM tidak membayar pajak maupun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sejak mulai beroperasi pada 2018.

Dalam rilis akhir tahun 2024, JATAM mengungkapkan bahwa total kerugian negara akibat aktivitas ini telah mencapai Rp3 triliun.

Koordinator JATAM, Hardiansyah, menilai lemahnya penegakan hukum menjadi salah satu penyebab utama.

“Sudah enam tahun tambang ilegal ini beroperasi tanpa tindakan tegas, padahal lokasinya cuma 7 kilometer dari kantor . Ini mencerminkan buruknya penegakan hukum di negeri ini,” ujar Hardiansyah, Sabtu (25/1/2025).

BACA JUGA  KPU Palu: Peserta Pemilu Segera Daftarkan Tim Kampanye

Dalam somasi yang dikirimkan kepada Kapolri dan Presiden RI, JATAM mendesak aparat penegak hukum untuk memeriksa sebagai pemilik izin usaha. Mereka menduga membiarkan aktivitas ilegal ini terjadi.

“PT. CPM harus bertanggung jawab sesuai Pasal 125 UU No. 3 Tahun 2020 tentang Minerba. Hubungan antara PT. CPM dan PT. AKM, terutama soal izin dan kontrak kerja, harus diusut tuntas,” tegas Hardiansyah.

Selain itu, JATAM mempertanyakan alasan PT. CPM tidak menghentikan metode perendaman emas yang digunakan PT. AKM. Metode tersebut tidak hanya ilegal, tapi juga berpotensi merusak lingkungan.

Berdasarkan investigasi JATAM, PT. AKM diduga menghasilkan keuntungan hingga Rp60 miliar per bulan dari tambang ilegal ini. Namun, mereka sama sekali tidak menyetor pajak produksi maupun PNBP.

BACA JUGA  DLH Diminta Sampaikan ke Publik Hasil Uji Laboratorium PT. CPM

Padahal, Pasal 128 ayat 2 UU Minerba menetapkan bahwa setiap aktivitas tambang harus memberikan kontribusi kepada negara, termasuk pajak produksi sebesar 10% yang terbagi untuk pemerintah pusat (4%) dan daerah (6%).

Dirkrimsus , Kombes Bagus, mengaku penyelidikan terhadap aktivitas PT. AKM masih berlangsung. Namun, ia tidak memberikan detail lebih lanjut. “Tanyakan saja ke Humas,” ujarnya singkat.

Sementara itu, Kasubid Penmas , AKBP Sugeng Lestari, menyatakan bahwa Kapolda sudah menegaskan komitmen untuk menertibkan aktivitas tambang ilegal.

Namun hingga saat ini, belum ada tindakan nyata yang dilakukan terhadap PT. AKM. JATAM memberikan tenggat waktu tiga bulan kepada Kapolri untuk menyelesaikan masalah ini. Jika tidak ada langkah konkret, mereka berencana menggugat Kapolri atas dugaan pembiaran.

BACA JUGA  CPM Berbagi Berkah Idul Adha, Donasikan Sapi untuk Roemah Jurnalis

JATAM menegaskan akan terus mengawal kasus ini demi menghentikan praktik tambang ilegal yang merugikan negara dan membahayakan lingkungan.