Madika, Palu – Komisi II mengadakan pertemuan dengan pedagang dan eksportir kelapa serta arang asal India untuk membahas berbagai permasalahan yang menghambat industri kelapa.

Fokus utama rapat ini adalah krisis stok bahan baku, regulasi , dan dampaknya terhadap perekonomian lokal.

Direktur HPM, Kassa A. Karman, mengungkapkan bahwa saat ini menghadapi kekurangan stok kelapa yang berdampak besar pada sektor industri.

Banyak pabrik kesulitan mendapatkan bahan baku, sementara harga karbon aktif yang dikendalikan oleh India semakin memperburuk situasi. Menurutnya, pemerintah perlu turun tangan agar investasi di sektor ini tetap berkelanjutan.

“Tanpa dukungan nyata dari pemerintah, industri kelapa bisa semakin terpuruk,” tegas Kassa.

BACA JUGA  DPRD Sulteng Siap Fasilitasi Tuntutan GMPPWS

Sekretaris Eksekutif PT Sambo, Yanti, menjelaskan bahwa akibat kelangkaan bahan baku, perusahaannya terpaksa merumahkan sekitar 3.000 karyawan.

Ia berharap ada solusi jangka panjang yang bisa menjaga stabilitas industri dan keberlangsungan usaha para pelaku di sektor kelapa.

“Kami butuh kepastian, bukan hanya untuk industri, tapi juga bagi ribuan pekerja yang menggantungkan hidupnya di sektor ini,” ujar Yanti.

Ketua Komisi II , Yus Mangun, menyoroti urgensi revisi regulasi pajak kopra. Ia menekankan bahwa keterlibatan semua pihak, mulai dari industri, pedagang, hingga pemerintah daerah, sangat penting dalam mencari solusi yang adil dan berkelanjutan.

BACA JUGA  Pemilu 2024, PKS Tunggu Usulan KPU

“Pajak kopra perlu ditinjau ulang agar lebih berpihak pada petani dan industri lokal,” katanya.

Sulawesi Tengah dikenal sebagai salah satu penghasil kelapa terbaik di , dengan varietas unggulan seperti kelapa Banggai dan Buol. Namun, potensi besar ini belum dioptimalkan sepenuhnya karena kebijakan yang belum mendukung hilirisasi produk kelapa.

Untuk mengatasi permasalahan ini, beberapa solusi diusulkan dalam rapat, antara lain:

  • Sosialisasi manfaat kopra kepada masyarakat untuk meningkatkan konsumsi dalam negeri.
  • Mendorong BUMD membeli kelapa langsung dari petani agar harga lebih stabil.
  • Mengadakan studi banding dengan investor untuk memahami strategi hilirisasi yang lebih efektif.

Hasil pertemuan ini akan dilaporkan kepada Ketua dan Gubernur Sulawesi Tengah sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan yang lebih berpihak pada industri kelapa.

BACA JUGA  Warga Kancil Keluhkan Tarif Retrebusi Sampah ke Rezki Hardianti

Yanti menutup pertemuan dengan menegaskan bahwa permasalahan ini bukan sekadar isu daerah, tetapi juga nasional.

“Kami berharap aturan yang mendukung keberlanjutan industri kelapa bisa segera terealisasi,” harapnya.

Dengan adanya pembahasan ini, DPRD bersama para pelaku industri menunjukkan komitmen kuat dalam memperkuat sektor kelapa, demi kesejahteraan masyarakat dan stabilitas ekonomi daerah.