Madika, – Sulawesi Tengah, , langsung turun menemui massa aksi dari Lingkar Studi Aksi dan Demokrasi Indonesia (LS ADI) di depan Kantor , Senin (3/3/2025).

Aksi ini bertepatan dengan hari pertama resmi menjabat sebagai periode 2025-2030.

Dalam aksi tersebut, LS ADI menyampaikan berbagai tuntutan, mulai dari transparansi pemerintahan, efektivitas kebijakan publik, hingga penyelesaian konflik daerah.

Mereka juga menyoroti ketidakpercayaan masyarakat terhadap pejabat publik, lambannya penyelesaian konflik lahan, pertambangan ilegal, serta permasalahan di sektor pendidikan dan kesehatan yang dinilai belum menjadi prioritas.

Menanggapi hal itu, menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti berbagai aspirasi yang disampaikan.

BACA JUGA  IKIP, Sulteng Raih Kategori Sedang

Ia menekankan bahwa pemerintahannya akan fokus pada efisiensi anggaran, reformasi birokrasi, serta percepatan program prioritas, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan.

“Saya memahami perjuangan masyarakat dan aktivis seperti LS ADI. Semua yang disampaikan hari ini akan menjadi perhatian saya. Saat ini, kita harus melakukan efisiensi karena ada pemangkasan anggaran hampir Rp300 miliar. Langkah pertama saya adalah membenahi birokrasi agar pemerintahan lebih efektif dan kredibel,” ujar Anwar Hafid.

Terkait sektor pendidikan dan kesehatan, ia menargetkan program unggulan di bidang ini dapat mulai direalisasikan pada 2025.

Selain itu, ia membuka ruang komunikasi dengan masyarakat untuk memastikan kebijakan sesuai dengan harapan publik.

BACA JUGA  Disnakertrans Sulteng Akan Gelar Job Fair, 50 Perusahaan Buka Loker

Anwar Hafid juga berkomitmen menangani pertambangan ilegal dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) khusus yang akan mengawasi langsung aktivitas pertambangan agar tidak merugikan masyarakat.

“Saya terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun. Saya ingin memastikan bahwa semua kebijakan yang diambil benar-benar untuk kepentingan rakyat. Jika ada persoalan, saya siap berdiskusi langsung dengan masyarakat,” tegasnya.