Kawasan Pangan Nasional Talaga Terbengkalai, DPRD Sulteng Desak Evaluasi Total

Madika, Donggala – Wakil Ketua I DPRD Sulawesi Tengah, Aristan, meninjau langsung kondisi Kawasan Pangan Nasional (KPN) Talaga di Kecamatan Damsol, Kabupaten Donggala. Kunjungan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Dengar Pendapat dengan Yayasan Ekonesia pada 16 April 2025 serta merespons pengaduan resmi dari Kepala Desa Talaga tertanggal 17 April 2025.

Aristan menilai bahwa KPN Talaga dalam kondisi tidak terurus. Ia menyebut kawasan yang semestinya menjadi lumbung pangan nasional justru dipenuhi semak belukar, bekas tanaman pisang, pepaya, dan ubi kayu yang tumbuh liar tanpa perawatan.

“Kami tidak menemukan tanda-tanda aktivitas pertanian produktif. Kawasan ini lebih menyerupai lahan terbengkalai ketimbang pusat produksi pangan,” tegas Aristan.

Di beberapa titik, tim DPRD mendapati tumpukan kayu bantalan serta infrastruktur pendukung seperti Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan sumur air bersih dalam kondisi rusak dan tidak terawat. Panel surya, inverter, dan baterai terlihat dipenuhi semak, mencerminkan buruknya manajemen kawasan.

Aristan juga mengungkapkan bahwa masyarakat tidak memahami tujuan dan status pengelolaan KPN Talaga. Warga mengaku tidak pernah dilibatkan secara aktif, bahkan sebagian lahan di dalam kawasan tercatat sebagai milik masyarakat dengan sertifikat resmi.

“Dari rencana pembukaan 1.234,5 hektare lahan, baru sekitar 200 hektare yang ada, dan itu pun penuh semak belukar. Ini jelas jauh dari harapan saat peresmian oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin pada 3 Oktober 2023,” jelasnya.

Kepala Desa Talaga dan warga berharap agar pemerintah tidak hanya menjadikan KPN sebagai proyek simbolik. Mereka menuntut realisasi janji-janji awal, termasuk pembukaan lapangan kerja baru, peningkatan pendapatan masyarakat, serta peningkatan produksi jagung, hortikultura, dan pangan lokal.

“Pemerintah semestinya mendukung lewat pembangunan irigasi dan sarana pengelolaan hasil panen. Tanpa dukungan konkret, proyek ini hanya akan menjadi beban anggaran dan mengecewakan rakyat,” imbuh Aristan.

Melihat kondisi tersebut, DPRD Sulteng merekomendasikan pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat lanjutan yang lebih luas. DPRD meminta semua pihak, termasuk instansi teknis, pemerintah daerah, dan perwakilan masyarakat, hadir untuk membahas masa depan KPN Talaga secara menyeluruh.

“Kami tidak ingin kawasan ini mati suri. Evaluasi total harus segera dilakukan untuk memastikan proyek strategis nasional ini benar-benar bermanfaat bagi masyarakat,” pungkas Aristan.