Fraksi Gerindra Desak Pemerataan Infrastruktur Dasar Masuk RPJMD Sigi

Madika, Sigi – Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Sigi menyatakan menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sigi Tahun 2025–2029 untuk dibahas ke tahap selanjutnya. Hal ini disampaikan dalam rapat paripurna ke-10 masa persidangan ketiga tahun sidang 2024–2025, Senin (14/7/2025).

Dalam pandangan umumnya, Fraksi Gerindra menyampaikan apresiasi atas penyusunan dokumen RPJMD yang dianggap strategis sebagai arah kebijakan pembangunan lima tahun ke depan.

Fraksi Gerindra menekankan agar RPJMD disusun berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat, potensi lokal, dan mampu menjawab tantangan pembangunan secara inklusif dan terukur.

Visi pembangunan daerah “Kabupaten Sigi Maju, Berkelanjutan, Berbasis Pertanian dan Pariwisata” yang dinilai progresif, berpijak pada kearifan lokal, serta berorientasi pada kesejahteraan rakyat juga disambut baik.

Namun demikian, Fraksi Gerindra memberikan beberapa catatan penting, antara lain perlunya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, pemerataan infrastruktur dasar, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan dan partisipatif.

“Komitmen terhadap pembangunan hijau harus dijabarkan dalam program terukur dan realistis, khususnya infrastruktur yang memperhatikan daya dukung lingkungan dan mitigasi bencana,” kata juru bicara fraksi Gerindra, Abubakar Fahmi Alaydrus.

Abubakar juga menekankan pentingnya pemerataan infrastruktur dan layanan dasar ke wilayah-wilayah terpencil. Pendidikan, kesehatan, air bersih, listrik, dan rumah layak huni harus benar-benar menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Gerindra juga mengangkat isu spesifik terkait pembangunan jalan di wilayah Tobaku, Kecamatan Kulawi, yang melintasi Desa Boladangko, Lonca, Winatu, Towulu, Siwongi, Rantewulu, hingga Banggaiba.

Jalan tersebut dinilai sangat vital karena menopang sektor pertanian dan perkebunan di wilayah yang menghasilkan komoditas unggulan seperti kakao, durian, langsat, padi ladang, jagung, hingga madu hutan.

“Kondisi infrastruktur jalan yang belum memadai menjadi kendala utama dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pengembangan kualitas SDM wilayah Tobaku,” tegas Abubakar.

Fraksi juga mendorong program nyata yang menyentuh petani kecil, pelaku UMKM, dan pengelola wisata lokal, agar merasakan langsung manfaat pembangunan berbasis pertanian dan pariwisata.