Madika, Palu – Gubernur Sulawesi Tengah, H. Anwar Hafid, mengumumkan rencana pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pangan sebagai langkah strategis menurunkan angka kemiskinan dan menstabilkan harga kebutuhan pokok di seluruh wilayah provinsi.

Hal ini ia sampaikan saat membuka Dialog & Lokakarya Sulawesi Tengah 2025, yang berlangsung di Swiss-Belhotel Palu, Selasa (5/8/2025).

Acara ini mengusung tema “Berani Harmoni Wujudkan Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sulawesi Tengah Berkelanjutan dan Inklusif.”

“Program Satu Harga untuk Sulawesi Tengah adalah solusi agar kita bisa mengendalikan harga beras, telur, dan daging. Saat ini, beras menjadi penyumbang inflasi terbesar, padahal kita punya 137 ribu hektare sawah yang bisa dimaksimalkan,” tegas Anwar Hafid dalam sambutannya.

BACA JUGA  Godok Raperda Jaminan Sosial, Komisi 4 Kunjungi Poso Energy

Gubernur menyoroti kondisi daya beli masyarakat yang melemah, meskipun pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah mencapai 8,9 persen.

Ia menyatakan bahwa perputaran uang dari industri besar seperti di Morowali dan Morowali Utara belum memberikan dampak maksimal terhadap ekonomi lokal.

“Setiap bulan, Rp300 miliar dari industri beredar di daerah, tapi hanya bertahan tujuh hari, karena tidak ada ekosistem ekonomi yang menahan uang itu. Belanja dan rekreasi justru dilakukan di luar provinsi,” ujarnya.

Melihat kondisi tersebut, Anwar mendorong kolaborasi berbagai pihak untuk mendukung pembentukan BUMD Pangan.

Ia menyebut badan ini akan menjadi instrumen penting dalam pemerataan harga serta penguatan distribusi logistik pangan antarwilayah di Sulawesi Tengah.

BACA JUGA  LKPJ Gubernur Tahun 2022 Diserahkan ke Sekretaris DPRD