PKS Sulteng Salurkan Rp100 Juta untuk Korban Banjir Sumbar dan Aceh

Madika, Palu – Tiga relawan dari Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sulawesi Tengah (Sulteng) tiba di Kota Palu setelah beberapa hari menjalankan tugas kemanusiaan membantu korban banjir di Sumatera Barat (Sumbar) dan Aceh.

Secara keseluruhan, DPW PKS Sulteng mengirimkan lima relawan ke lokasi bencana. Pengiriman relawan dilakukan melalui dua mekanisme, yakni relawan mandiri yang tetap berkoordinasi sebelum berangkat serta relawan resmi yang ditugaskan DPW melalui surat tugas.

Tiga relawan yang bertugas di Sumbar diutus berdasarkan Surat Tugas Nomor 045/D/TGS/AT-PKS/XII/2025.

Mereka adalah Takwin selaku Kepala Bidang Ketenagakerjaan DPW PKS Sulteng, Abdul Hanif selaku Kepala Bidang Komunikasi Digital DPW PKS Sulteng, serta Hj. Fatimah Lasawedi yang merupakan anggota Majelis Pertimbangan Wilayah (MPW) PKS Sulteng.

Sementara itu, dua relawan mandiri yang bertugas ke Aceh adalah Nurkholis Nur dan Juli Kurniawan. Keduanya merupakan pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PKS Kota Palu.

Hingga saat ini, total donasi yang berhasil dikumpulkan dan disalurkan oleh PKS Sulteng hampir mencapai Rp100 juta.

Bantuan tersebut telah disalurkan langsung kepada para korban banjir yang membutuhkan.

Ketua DPW PKS Sulteng, Muhammad Wahyuddin, menjelaskan bahwa dana kebencanaan yang disalurkan berasal dari realisasi pemotongan gaji pejabat publik PKS.

Pemotongan tersebut mencakup anggota DPRD, Wakil Bupati Banggai Laut, serta pejabat publik PKS lainnya.

Selain itu, Wahyuddin menyebutkan adanya donasi dari individu maupun organisasi di luar PKS yang mempercayakan penyaluran bantuan kepada para relawan PKS di lokasi bencana.

“Insyaallah akan ada pengiriman donasi kloter kedua. Di wilayah, kami berharap totalnya bisa mencapai Rp100 juta,” kata Wahyuddin.

Wahyuddin juga menegaskan bahwa PKS memiliki pengalaman panjang dalam penanganan kebencanaan, termasuk pada bencana besar tahun 2018 serta bencana banjir di sejumlah daerah.

Pengalaman tersebut menjadi bekal penting dalam pengelolaan posko dan penyaluran bantuan kepada korban.

Sementara itu, Takwin menyampaikan bahwa pemotongan gaji pejabat publik dan sumbangan kader telah menjadi budaya di PKS setiap kali terjadi bencana.

Menurutnya, pada tahap tanggap darurat, kebutuhan logistik relatif tercukupi sehingga bantuan tunai dinilai lebih fleksibel dan tepat sasaran.

Terkait penugasan relawan, Takwin menjelaskan bahwa penempatan relawan diatur oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS melalui Satuan Tugas Kebencanaan berdasarkan laporan dari DPW setempat.

Penempatan tersebut mempertimbangkan efektivitas penanganan, kondisi lapangan, serta koordinasi lintas daerah.