Wagub Sulteng Tegas Tolak Monopoli Proyek di Musprov INKINDO 2026
Madika, Palu – Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido, menegaskan agar tidak ada lagi praktik monopoli proyek di antara para pelaku usaha konsultan.
Reny meminta rekan sejawat konsultan mengedepankan semangat berbagi demi pemerataan ekonomi dan terciptanya iklim usaha yang sehat.
Penegasan tersebut disampaikan saat membuka Musyawarah Provinsi (Musprov) ke-11 Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO) Sulawesi Tengah Tahun 2026 di Hotel Gran Sya, Palu, Kamis (12/2/2026).
“Harus berbagi ke teman-teman konsultan lain supaya bisa sama-sama hidup dan sejahtera,” tegasnya, seraya menyatakan tidak mentolerir praktik monopoli usaha.
Selain itu, Wagub Reny mengingatkan seluruh konsultan agar bekerja sesuai koridor hukum. Ia menekankan bahwa ketaatan pada aturan dan kaidah teknis akan menghindarkan konsultan dari persoalan hukum akibat kelalaian administrasi.
Dalam kesempatan tersebut, Reny menyampaikan komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk mendorong lahirnya regulasi daerah yang melindungi dan mengakomodir konsultan lokal.
Menurutnya, langkah itu menjadi bentuk proteksi sekaligus stimulus agar konsultan lokal tidak tergerus oleh pemain luar dan mampu menjadi tuan rumah dalam membangun Sulawesi Tengah Nambaso.
“Mari kita bersinergi dengan Pemda secara profesional,” ajaknya.
Desakan perlunya payung hukum daerah sebelumnya disampaikan Ketua INKINDO Sulteng, Ir. Saiful Pagesa.
Ia mengungkapkan mayoritas anggota INKINDO Sulteng masih berkualifikasi ‘Kecil’, sementara banyak paket pekerjaan dari pusat maupun daerah mensyaratkan kualifikasi ‘Besar’.
Kondisi tersebut membuat konsultan lokal kerap kalah sebelum bertanding karena terbentur persyaratan administrasi.
“Sempit sekali ruang yang tersisa bagi konsultan lokal untuk berpartisipasi,” ungkapnya, seraya berharap adanya keberpihakan pemerintah.
Senada dengan itu, Ketua Umum INKINDO, Ir. Erie Heryadi, menyarankan agar Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah bersama INKINDO Sulteng mencontoh langkah Provinsi Sulawesi Selatan yang telah memiliki produk hukum daerah untuk memproteksi konsultan lokal.
“Kami mohon bantuan Ibu Wagub agar anggota INKINDO bisa terus berkarya dengan baik,” sambungnya.
Pembukaan Musprov ke-11 INKINDO Sulteng ditandai dengan pemukulan gong oleh Wakil Gubernur. Agenda utama musyawarah ini adalah pemilihan Ketua DPP INKINDO Sulteng untuk masa bakti selanjutnya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri perwakilan INKINDO dari Sulawesi Selatan, Papua, dan Jawa Timur, para mitra usaha, pimpinan OPD, serta undangan terkait.
