Madika, Palu – Anggota DPRD Kota Palu, Mutmainah Korona, mendesak penghentian sementara SPPG sebagai penyedia program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kayumalue Ngapa.

Desakan itu menyusul kasus distribusi MBG di SDN 6 Kayumalue Ngapa, yang dianggap sangat tidak layak untuk di konsumsi siswa.

Mutmainah meminta dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap distribusi MBG di sejumlah sekolah di Kayumalue Ngapa berdasarkan laporan Kepala Sekolah SDN 6 Kayumalue Ngapa.

Ia menegaskan evaluasi tidak hanya menyasar SPPG sebagai penyedia, tetapi juga perlu mempertanyakan kinerja tim ahli gizi yang terlibat dalam program tersebut.

“Selain evaluasi SPPG sebagai penyedia MBG, tim ahli gizi perlu dipertanyakan kinerjanya. Apalagi anggaran MBG ini sangat besar dan bahkan memotong anggaran lainnya yang sangat berdampak pada pembangunan infrastruktur daerah,” ujarnya, Senin (23/2/2026).

BACA JUGA  Sekda Harap Festival Raodhah Beri Andil Program Gubernur

Menurutnya, berbagai persoalan dalam penyediaan MBG menunjukkan program tersebut berorientasi pada keuntungan semata dan bukan pada upaya menyukseskan program utama pemerintah pusat di daerah.

“Saya kira program MBG bukan memberikan perbaikan nutrisi gizi bagi anak-anak kita namun menjadi praktik bisnis kelompok tertentu berbasis program pemerintah,” tegasnya.

Ia juga menyoroti kebijakan anggaran MBG yang tidak hanya mengalokasikan Rp15 ribu untuk penyediaan makanan, tetapi juga mencakup anggaran bagi tim ahli gizi SPPG dan tim monitoring serta evaluasi.

“Nah mereka tugasnya apa kah? Kok bisanya penyediaan MBG yang tidak sesuai standar gizi dan SOP SPPG lolos dari tim ahli gizi dan monev SPPG,” katanya.

BACA JUGA  Kinerja Kejati Sulteng Terus Mendapat Apresiasi

Sebelumnya, Kepala SDN 6 Kayumalue Ngapa mengunggah video keluhan terkait distribusi MBG yang hanya berisi roti dan kurma.