Masuk Nominasi, Sulteng Siap Buktikan Kinerja Penurunan Pengangguran
Madika, Palu – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menunjukkan optimisme dalam menurunkan tingkat pengangguran terbuka. Hal ini terlihat saat Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Reny A. Lamadjido, mengikuti Zoom Meeting Validasi Lapangan Apresiasi Kinerja Pemerintah Daerah terkait strategi penurunan pengangguran terbuka oleh Kementerian Dalam Negeri, di Ruang Polibu, Selasa (7/4/2026).
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari proses penilaian kinerja daerah yang diibaratkan sebagai “ujian” untuk mengukur efektivitas program dan kebijakan yang telah dijalankan Pemprov Sulteng dalam menekan angka pengangguran.
Dalam arahannya, Wakil Gubernur menegaskan seluruh perangkat daerah, khususnya OPD terkait, telah siap menghadapi proses validasi.
Ia memastikan berbagai data dukung telah disiapkan secara komprehensif, mulai dari jumlah tenaga kerja terserap, kebijakan daerah, hingga regulasi seperti Peraturan Gubernur.
“Kami siap diuji. Ini adalah bagian dari proses yang harus kita lewati untuk memastikan bahwa apa yang kita lakukan benar-benar berdampak. Data yang kami siapkan lengkap dan terukur,” ujarnya.
Ia juga mendorong seluruh peserta untuk aktif menjawab setiap pertanyaan dari tim penilai secara terbuka dan sesuai fakta di lapangan, guna memberikan gambaran utuh tentang upaya penurunan pengangguran di Sulawesi Tengah.
Sementara itu, Sekretaris BSKDN Kemendagri, Noudy R. P. Tendean, memberikan apresiasi terhadap komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
Ia menilai berbagai program yang dipaparkan, termasuk inovasi “9 Berani”, menunjukkan langkah progresif dan terukur dalam pembangunan daerah.
“Saya mengikuti perkembangan Sulawesi Tengah dan melihat komitmen yang kuat dari pemerintah daerah. Program ‘9 Berani’ ini luar biasa dan menjadi salah satu kekuatan Sulteng dalam penilaian kali ini,” ungkapnya.
Sulawesi Tengah saat ini masuk dalam nominasi bersama tiga provinsi di wilayah Sulawesi, yakni Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Selatan.
Proses penilaian dilakukan secara ketat melalui 12 tahapan dengan melibatkan tim terpadu dari Kemendagri, Badan Pusat Statistik, Kementerian Ketenagakerjaan, akademisi, serta media.
Tahapan selanjutnya adalah pleno tingkat pusat yang akan berujung pada penetapan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri. Rencananya, penghargaan akan diberikan pada minggu pertama Mei 2026.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala BPS Provinsi Sulawesi Tengah, Daryanto, bersama kepala OPD terkait dan tim penilai kinerja pemerintah daerah.
