Madika, Palu – Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, bersama Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf, menegaskan komitmen memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan percepatan pengentasan kemiskinan di Sulawesi Tengah.

Komitmen itu disampaikan dalam kegiatan kolaborasi program prioritas presiden yang digelar di Gedung Pogombo, Palu, Senin (20/4/2026).

Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Sulawesi Tengah dr. Reny Lamadjido, Ketua TP PKK Sulteng Sry Nirwanti Bahasoan, Bupati Sigi Mohamad Rizal Intjenae, serta siswa dan guru Sekolah Rakyat.

Dalam sambutannya, Gubernur Anwar Hafid menegaskan pentingnya pembangunan berbasis data sebagai fondasi utama kebijakan daerah.

Ia menyebut pemerintah provinsi saat ini menjadikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sebagai rujukan utama dalam perencanaan program, termasuk dalam pengalokasian anggaran di tengah kebijakan efisiensi.

“Tidak ada gunanya kita membuat perencanaan tanpa data yang akurat. Karena itu, kami menjadikan data sebagai dasar utama dalam setiap kebijakan pembangunan di Sulawesi Tengah,” ujarnya.

BACA JUGA  Wagub Sulteng Minta Penanganan Stunting Tidak Dilakukan Sektoral

Gubernur mengungkapkan angka kemiskinan di Sulawesi Tengah masih berada di kisaran 10 persen dari total 3,7 juta penduduk.

Selain itu, berdasarkan data Badan Pusat Statistik, terdapat sekitar 80 ribu rumah yang masih tergolong tidak layak huni.

Menurutnya, kondisi tersebut menjadi perhatian serius pemerintah daerah.

Dalam upaya mengatasi persoalan itu, Pemprov Sulteng terus mendorong intervensi konkret di sektor pendidikan dan perumahan.

Anwar Hafid menjelaskan pemerintah daerah telah menggratiskan biaya pendidikan tingkat SMA, SMK, dan SLB, serta menambah bantuan operasional daerah untuk menghapus pungutan di sekolah.

Melalui program beasiswa daerah, puluhan ribu mahasiswa Sulawesi Tengah juga mendapatkan bantuan pembiayaan kuliah, termasuk mahasiswa kedokteran.

BACA JUGA  DPRD Pasangkayu Konsultasi Tapal Batas ke DPRD Sigi

Lebih jauh, ia menyampaikan optimisme terhadap program Sekolah Rakyat sebagai bagian dari strategi nasional dalam memutus rantai kemiskinan.

Ia bahkan menegaskan kesiapan pemerintah daerah menyediakan lahan di pusat kota untuk pembangunan sekolah tersebut.

“Sekolah Rakyat adalah masa depan Sulawesi Tengah. Dari sinilah kita menyiapkan generasi yang akan membawa daerah ini menuju Indonesia Emas 2045,” jelasnya.

Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan pelaksanaan program Sekolah Rakyat harus dilakukan secara transparan dan tepat sasaran.

Ia mengingatkan agar tidak ada praktik titipan dalam proses penerimaan siswa karena program tersebut ditujukan khusus bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

“Sekolah Rakyat bukan hanya mendidik anak, tetapi juga memberdayakan keluarganya, sehingga ketika anak lulus, orang tuanya juga sudah mandiri,” katanya.

BACA JUGA  Gubernur Sulteng Siapkan Bantuan Kesehatan bagi Korban Asusila di Parigi

Mensos menjelaskan Sekolah Rakyat dirancang sebagai pendekatan terpadu dalam penanganan kemiskinan.

Selain pendidikan anak, program ini juga menyasar pemberdayaan keluarga melalui berbagai intervensi sosial dan ekonomi.

Ia menambahkan sebagian besar lulusan Sekolah Rakyat memiliki keinginan melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi, sementara lainnya dipersiapkan menjadi tenaga kerja terampil.

Kunjungan ini menjadi momentum penting memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam menangani kemiskinan.

Dengan pendekatan berbasis data, pendidikan inklusif, dan intervensi sosial terintegrasi, Sulawesi Tengah diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjadi provinsi unggulan di Indonesia.