Ketua DPRD Sulteng Ajak Satukan Persepsi di Musrenbang RKPD 2027
Madika, Palu – Pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah menghadiri langsung pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2027 di Grand Sya Hotel Palu, Senin (27/4/2026).
Kegiatan itu dihadiri Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid, Wakil Gubernur Reny A. Lamadjido, anggota DPR RI daerah pemilihan Sulawesi Tengah, anggota DPD RI, para bupati dan wali kota se-Sulteng, serta unsur Forkopimda dan kepala organisasi perangkat daerah.
Sejumlah kementerian juga mengikuti kegiatan tersebut secara virtual melalui Zoom, di antaranya Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, serta Kementerian Kesehatan.
Dalam sambutannya, Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah Mohammad Arus Abdul Karim menyampaikan Musrenbang merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
Menurut dia, forum tersebut menjadi ruang dialog strategis untuk menyatukan visi dan misi pembangunan daerah.
“Forum ini merupakan momentum penting untuk memastikan bahwa perencanaan tahun 2027 benar-benar berangkat dari kebutuhan riil masyarakat, selaras dengan RPJMD Tahun 2025-2029 serta prioritas sembilan program Berani pemerintah daerah,” ujarnya.
Arus menjelaskan, DPRD menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan sesuai Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib DPRD.
Selain itu, DPRD juga menyerap aspirasi masyarakat melalui kunjungan daerah pemilihan dan reses yang dirumuskan menjadi pokok-pokok pikiran DPRD.
Pada kesempatan itu, ia menekankan sejumlah prioritas pembangunan daerah. Salah satunya program Berani Cerdas yang dinilai mendapat apresiasi luas dari masyarakat, terutama melalui bantuan beasiswa jenjang S1, S2, dan S3.
Ia juga menyoroti pentingnya kewenangan pemerintah provinsi dalam pengelolaan pendidikan menengah, pendidikan khusus, layanan pendidikan khusus, kurikulum muatan lokal, serta perizinan pendidikan menengah yang diselenggarakan masyarakat.
Selain pendidikan, Arus menilai program Berani Sehat telah memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Ia berharap cakupan layanan kesehatan terus diperluas hingga ke luar daerah agar warga Sulawesi Tengah yang berobat di provinsi lain tetap mendapat pelayanan baik.
Di sektor keuangan daerah, Arus meminta organisasi perangkat daerah lebih proaktif menggali potensi pendapatan berbasis data riil di lapangan.
Ia juga menegaskan belanja daerah harus terukur dan efektif melalui pendekatan money follow function, money follow program, dan program follow result.
Ketua DPRD itu turut menyinggung upaya peningkatan fiskal daerah melalui pembentukan forum DPRD daerah penghasil nikel dari lima provinsi, yakni Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, dan Papua Barat Daya.
Menurut dia, forum tersebut dibentuk untuk mendorong pemerintah pusat memberikan Dana Bagi Hasil (DBH) nikel yang lebih berkeadilan.
Di akhir sambutannya, Arus mengajak seluruh pihak yang terlibat menyamakan persepsi demi menghasilkan program pembangunan yang tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat.
Usai sambutan, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid memberi kesempatan kepada Ketua DPRD Mohammad Arus Abdul Karim melakukan pemukulan gong sebagai tanda dimulainya Musrenbang RKPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2027.
