Madika, Palu – Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido, membuka Entry Meeting Penilaian Ombudsman RI tentang Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026 di Ruang Polibu, Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Selasa (21/7/2026).

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur menegaskan bahwa pelayanan publik merupakan wajah pemerintah dalam menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.

Menurutnya, kualitas pelayanan di berbagai sektor menjadi tolok ukur kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

“Pelayanan publik adalah gambaran bagaimana kita melayani rakyat. Ketika pelayanan di bidang kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, dan sosial berjalan baik, maka masyarakat akan merasakan kehadiran pemerintah,” ujarnya.

Reny mengatakan, penilaian yang dilakukan Ombudsman RI tidak hanya dipandang sebagai proses evaluasi, tetapi juga menjadi momentum untuk melakukan perbaikan pelayanan secara berkelanjutan.

Menurutnya, setiap persoalan yang muncul harus segera diselesaikan agar tidak berkembang menjadi masalah yang lebih besar.

“Masalah yang tidak diselesaikan hari ini akan tumbuh menjadi masalah baru ke depan. Karena itu, kita harus terus memperbaiki kualitas pelayanan,” tegasnya.

BACA JUGA  Antisipasi Kerawanan Pangan, Dinas Pangan Sulteng Salurkan 39,7 ton Beras ke Pemkab Poso

Dorong Inovasi Pelayanan Berbasis Digital

Sebagai bentuk komitmen meningkatkan kualitas pelayanan publik, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terus mengembangkan berbagai inovasi berbasis teknologi.

Salah satunya melalui Command Center Berani Samporoa sebagai pusat pengelolaan pengaduan dan pelayanan publik. Selain itu, pemerintah juga mengembangkan aplikasi Sehati yang mengintegrasikan layanan kesehatan dengan administrasi kependudukan, layanan sosial, serta BPJS agar masyarakat memperoleh pelayanan yang lebih cepat, mudah, dan terintegrasi.

“Kita harus terbuka kepada masyarakat. Apa yang kita lakukan harus bisa diketahui, dipertanggungjawabkan, dan memberikan kemudahan bagi masyarakat,” katanya.

Wakil Gubernur menekankan pentingnya komitmen seluruh perangkat daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, dalam memenuhi standar pelayanan yang telah ditetapkan.

BACA JUGA  Morra Keke, Ikhtiar Masyarakat Lima Desa di Sigi Hadapi Kekeringan

Ia mengingatkan agar setiap laporan dan dokumen yang disusun benar-benar mencerminkan kondisi di lapangan.

“Yang kita buat itulah yang kita tulis. Jangan menulis sesuatu yang tidak kita kerjakan. Apa yang dibuat harus benar-benar dilaksanakan dan dapat dipertanggungjawabkan,” jelasnya.

Minta OPD Hilangkan Ego Sektoral

Dalam kesempatan tersebut, Reny juga meminta seluruh organisasi perangkat daerah memperkuat sinergi dan menghilangkan ego sektoral dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Menurutnya, pelayanan kepada masyarakat merupakan tanggung jawab bersama yang hanya dapat diwujudkan melalui kerja sama yang solid.

“Kalau tim kita solid dan kompak, tidak ada yang sulit. Pelayanan publik adalah tanggung jawab bersama,” tambahnya.

Perhatian khusus juga diberikan kepada sektor kesehatan, terutama pelayanan rumah sakit yang dinilai menjadi salah satu layanan publik yang paling banyak bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Ia meminta seluruh fasilitas kesehatan terus meningkatkan standar pelayanan, memperkuat penerapan prosedur operasional standar (SOP), serta memastikan masyarakat memperoleh pelayanan yang berkualitas.

BACA JUGA  Sucipto S Rumu Serap Aspirasi Warga Palu Selatan

“Rumah sakit harus terus meningkatkan standar pelayanan, memperkuat SOP, dan memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan terbaik. Satu pelayanan yang kurang baik dapat memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah secara keseluruhan,” ujarnya.

Melalui kegiatan tersebut, Wakil Gubernur berharap seluruh perangkat daerah memahami indikator penilaian Ombudsman RI, memperbaiki tata kelola administrasi pelayanan, serta mampu mencegah terjadinya maladministrasi.

“Saya berharap kita sepakat bersama-sama meningkatkan pelayanan publik. Mari kita bekerja agar pelayanan kita semakin baik dan tidak ada maladministrasi,” tutupnya.

Kegiatan itu turut dihadiri Perwakilan Pimpinan Ombudsman RI H. Nuzran Joher, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sulawesi Tengah Dr. M. Iqbal Andi Mangga, Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Sulawesi Tengah Neng Elly, serta jajaran perangkat daerah terkait.