Mutmainah Korona Terpilih sebagai Penerima Australia Awards Short Course
Madika, Palu – Politisi Fraksi Partai NasDem DPRD Kota Palu, Mutmainah Korona, mendapat kesempatan mengikuti Asia-Pacific Integrity School di Griffith University, Brisbane, Australia, sebagai salah satu penerima beasiswa Australia Awards Short Course.
Mutmainah menjadi satu dari 24 peserta dari Indonesia yang terpilih dalam program bertajuk “Promosi Kepemimpinan untuk Transparansi dan Akuntabilitas di Sektor Publik” tersebut. Program itu diikuti setelah melalui proses seleksi dari sekitar 900 pendaftar.
Program beasiswa Pemerintah Australia tersebut berlangsung selama enam bulan dan mencakup sejumlah tahapan.
Peserta mengikuti pre-course di Jakarta, sesi mentoring melalui Zoom, kegiatan pembelajaran di Asia-Pacific Integrity School di Brisbane, konsultasi dan kunjungan belajar di Canberra, praktik proyek selama tiga bulan, serta post-course dan sesi evaluasi.
Salah satu tahapan utama program berlangsung di Asia-Pacific Integrity School, Griffith University, pada 30 Agustus hingga 5 September 2026.
Kegiatan tersebut mempertemukan peserta dari sejumlah negara, di antaranya Papua Nugini, Tonga, Filipina, India, dan Fiji.
Selama mengikuti pembelajaran, Mutmainah mengaku memperoleh banyak pengetahuan sekaligus kesempatan bertukar pengalaman dengan peserta dari negara lain, terutama mengenai pentingnya institusi negara dalam membangun dan menjaga integritas pemerintahan.
Menurutnya, institusi negara yang memiliki fungsi menjaga integritas harus mampu bekerja secara kuat dan berkelanjutan tanpa bergantung pada siapa yang sedang memimpin.
“Institusi negara jangan bergantung pada siapa yang sedang memimpin. Budaya dan nilai integritas harus tetap hidup meskipun kepemimpinan dan pemerintahan berganti,” ujarnya.
Mutmainah menilai salah satu pembelajaran penting dari program tersebut adalah bagaimana menerjemahkan prinsip-prinsip integritas menjadi praktik dalam kehidupan pemerintahan sehari-hari, termasuk di tingkat pemerintah daerah.
Menurut dia, Indonesia telah memiliki berbagai regulasi dan kerangka kelembagaan untuk mendukung tata kelola pemerintahan. Namun, regulasi tersebut perlu terus diterjemahkan ke dalam praktik yang lebih sederhana, transparan, dan inklusif.
Selain penguatan kelembagaan, ia menilai partisipasi publik perlu mendapat ruang yang lebih besar dalam pengawasan pemerintahan.
Partisipasi tersebut, menurutnya, harus membuka kesempatan bagi berbagai kelompok masyarakat, termasuk perempuan, generasi muda, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan.
Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menjadi penerima kebijakan, tetapi juga dapat ikut mengawasi serta berkontribusi dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
Pengalaman mengikuti Asia-Pacific Integrity School diharapkan dapat menjadi bekal bagi Mutmainah untuk membawa perspektif baru dalam menjalankan fungsi sebagai anggota DPRD Kota Palu, khususnya dalam mendorong transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, dan penguatan integritas di tingkat daerah.
