Madika, Palu – Ketua Fraksi PKS DPRD Sulawesi Tengah, Hj. Wiwik Jumatul Rofi’ah, mendorong pengembangan kewirausahaan santri dan usaha produktif pesantren sebagai bagian dari upaya memperkuat kemandirian lembaga. Menurutnya, potensi ekonomi pesantren perlu mendapat perhatian dalam kebijakan pembangunan daerah.

Dalam momentum Hari Santri Nasional 2026, Wiwik menilai pesantren memiliki peran penting dalam pendidikan, pembinaan akhlak, dan pemberdayaan masyarakat. Dukungan pemerintah daerah diharapkan dapat memperkuat peran tersebut melalui program yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing pesantren.

Legislator yang akrab disapa Bunda Wiwik itu menyebut kewirausahaan santri, koperasi, usaha produktif, dan kemitraan ekonomi sebagai sejumlah potensi yang dapat dikembangkan. Upaya tersebut diharapkan memperkuat kemandirian pesantren sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat di sekitarnya.

BACA JUGA  PANSUS 1 DPRD Sulteng Konsultasikan Raperda Tata Ruang

Bunda Wiwik, yang juga Ketua Bidang Perempuan dan Keluarga DPW PKS Sulteng serta penggiat parenting dan ketahanan keluarga, menilai penguatan kualitas sumber daya manusia menjadi bagian penting dalam pengembangan pesantren.

Menurut alumni Pondok Pesantren Modern Terpadu Al-Kamal Kunir, Srengat, Blitar, dan Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak, Yogyakarta, peningkatan kapasitas tenaga pendidik dan kualitas pembelajaran perlu berjalan beriringan dengan pengembangan keterampilan santri.

Pesantren diharapkan mampu membentuk generasi yang berilmu, berakhlak, mandiri, dan berdaya saing.

“Untuk mendukung tujuan tersebut, kami mendorong pemetaan potensi ekonomi pesantren sebagai bagian dari pemutakhiran data. Pemetaan diperlukan agar program pemberdayaan dirancang berdasarkan kemampuan dan kebutuhan lembaga,” katanya.

BACA JUGA  Gubernur Sampaikan Jawaban atas Pandangan Fraksi Tentang Ranperda RPJPD

Sekretaris Komisi IV DPRD Sulteng itu juga mengaitkan agenda kemandirian pesantren dengan implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren.

Ia berharap pelaksanaan perda tersebut dapat memperkuat kerja sama antara pemerintah daerah, Kementerian Agama, pengelola pesantren, dan masyarakat dalam mengembangkan pendidikan serta pemberdayaan ekonomi.

“Bagi kami, Hari Santri menjadi momentum untuk meneruskan kontribusi pesantren melalui kerja nyata. Dukungan yang berkelanjutan diharapkan membuat pesantren semakin berdaya dan mampu mengambil peran lebih besar dalam pembangunan Sulawesi Tengah,” pungkasnya.