Madika, Jakarta – Ketua Fraksi PKS DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Hj. Wiwik Jumatul Rofi’ah, menekankan pentingnya peningkatan kualitas kepemimpinan perempuan di parlemen agar keterwakilan politik dapat diikuti kontribusi nyata bagi masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Bunda Wiwik, sapaan akrabnya, setelah mengikuti Sarasehan Anggota Legislatif Perempuan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Jakarta, 19 Oktober 2026.

Kegiatan tersebut diikuti tiga anggota Fraksi PKS DPRD Sulteng, yakni Wiwik Jumatul Rofi’ah, Sri Atun, dan Dra. Hj. Fatimah Amin Lasawedi, M.Si.

Sarasehan menjadi bagian dari rangkaian Bimbingan Teknis Nasional (Bimteknas) PKS 2026 yang berlangsung pada 19–20 Oktober 2026 di Jakarta.

Kegiatan itu bertujuan memperkuat kepemimpinan perempuan di ruang publik melalui peningkatan kapasitas, integritas, serta kerja politik yang berkelanjutan dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

BACA JUGA  Sulteng Kekurangan Kapal Tongkang

Dalam sarasehan tersebut, Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PKS, Reni Astuti, menyoroti kesenjangan antara besarnya populasi perempuan dan keterwakilan mereka di lembaga legislatif.

Meski perempuan mencakup hampir separuh penduduk Indonesia, keterwakilan mereka di DPR RI periode 2024–2029 baru mencapai sekitar 21,9 persen atau 127 dari 580 anggota.

“Kalau tadi secara populasi kita hampir separuh dari totalitas penduduk Indonesia, secara kursi kita di parlemen kita masih seperlima. Kita ini separuh populasi, tapi jumlahnya masih di seperlima,” ujar Reni.

Menurut Reni, peningkatan keterwakilan perempuan tidak cukup hanya mengandalkan kebijakan afirmasi. Legislator perempuan juga harus membangun kepercayaan publik melalui kinerja, kompetensi, dan kedekatan dengan masyarakat.

BACA JUGA  Kundapil di Palupi, Ketua Fraksi PKS Sulteng Angkat Isu Digital Parenting

Keberhasilan menjalankan amanah, lanjutnya, turut menentukan kepercayaan masyarakat terhadap calon pemimpin perempuan pada masa mendatang.

Bunda Wiwik menambahkan, kepemimpinan perempuan juga perlu bersifat adaptif dalam menghadapi perubahan sosial dan dinamika politik.

Merujuk kajian akademiknya mengenai dynamic transactional leadership, ia menjelaskan bahwa kepemimpinan tidak hanya ditentukan oleh kapasitas individu, tetapi juga kemampuan mengembangkan diri, membangun hubungan timbal balik, dan menyesuaikan pendekatan dengan tantangan yang terus berubah.

“Sesungguhnya bicara tentang kepemimpinan itu ternyata tidak hanya bicara tentang kapasitas diri kita, tetapi tentang bagaimana dia mengembangkan kapasitasnya itu. Karena medan berubah, situasi berubah, kadang kondisi sosial juga berubah,” jelas Bunda Wiwik mengutip penjelasan Reni.

BACA JUGA  Rusman Ramli Ajak Siswa PIP Lebih Rajin dan Disiplin

Ia juga menyoroti pentingnya perhatian legislator perempuan terhadap persoalan mendasar yang dihadapi keluarga dan anak.

Perlindungan anak, akses pendidikan dan kesehatan, penguatan karakter, serta pencegahan kekerasan dan perundungan perlu menjadi perhatian bersama, terlepas dari komisi maupun bidang tugas masing-masing legislator.

“Apapun komisi kita, apapun sektor yang kita geluti, tapi ini adalah sesuatu yang harus kita sentuh sebagai aleg perempuan,” ujar Reni.