Madika, Batam – DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) mempelajari sistem pengelolaan limbah yang diterapkan Badan Pengusahaan (BP) Batam, Provinsi Kepulauan Riau.

Kegiatan tersebut dilakukan untuk memperoleh referensi dalam mendorong pengelolaan limbah yang lebih terencana, terpadu, dan berkelanjutan di Sulteng.

Koordinasi dan komunikasi antardaerah itu dipimpin Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Sulteng, H. Zainal Abidin Ishak, bersama anggota Komisi Gabungan DPRD Sulteng di Aula Kantor BP Batam, Kamis (5/11/2026).

Dalam kunjungan tersebut, Zainal didampingi anggota Komisi Gabungan DPRD Sulteng, yakni Ir. H. Musliman Malappa, M.M., Moh. Yusuf, S.P., Herry Utusan, serta Maryam Tamoreka, S.Kom., M.M. Rombongan diterima langsung jajaran pejabat BP Batam.

BACA JUGA  Kunjungi PT CPM, Komisi IV DPRD Sulteng Tekankan Transparansi Rekrutmen

Pertemuan tersebut secara khusus membahas berbagai aspek pengelolaan limbah, mulai dari sistem dan mekanisme pengelolaan, prosedur pelaksanaan, hingga kebijakan dan manfaatnya bagi masyarakat.

Pembahasan itu menjadi kesempatan bagi rombongan DPRD Sulteng untuk menggali informasi dan pengalaman BP Batam sebagai bahan kajian serta pertimbangan bagi pemerintah daerah.

Zainal Abidin Ishak menilai, koordinasi antardaerah memiliki arti strategis karena memberikan kesempatan bagi DPRD untuk melihat secara langsung praktik pengelolaan dan tata kelola yang telah diterapkan daerah lain.

Melalui pertemuan tersebut, DPRD Sulteng berupaya mengidentifikasi peluang penerapan sistem pengelolaan limbah yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan serta karakteristik wilayah Sulawesi Tengah.

BACA JUGA  Ketua DPRD Sulteng Sambut Kunjungan Jaksa Agung RI di Palu

Informasi yang diperoleh juga diharapkan menjadi masukan bagi DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan, penganggaran, dan pembentukan kebijakan daerah.

DPRD Sulteng berharap hasil koordinasi dengan BP Batam tidak berhenti pada pertukaran informasi, tetapi dapat ditindaklanjuti menjadi rekomendasi konstruktif bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pengelolaan limbah.